New York, Teritorial.com – Dukungan Amerikas Serikat (AS) terhadap Yerusalem Ibukota Israel sampai saat ini fenomena yang terus menghantarkan pada ketidakstabilan politik dunia. Belum lama ini KTT Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang diselengarakan di Turki, beberapa hari lalu, telah sepakat untuk tidak hanya mengecam namun melalui formulasi khusus dengan pemberian sanksi ekonomi kepada AS. Namun hingga akhir ini, sebesar apapun kecaman yang diberikan, AS seolah tetap pada pendiriannya.
Baru saja dilaporkan bahwa AS memveto draf Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tentunya hal tersebut kembali menghadirkan masalah dimana apapun bentuk keputusan yang tertuangan dalam Resolusi DK-PBB tidak akan diresmikan dan sah diberlakukan satu saja yang memvota keputusan Resolusi DK-PBB.
Dalam voting DK PBB pada Senin (18/12) waktu setempat, 14 negara anggota DK PBB lainnya menyetujui draf resolusi mengenai penolakan atas pengakuan AS mengenai Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan AS ke kota suci tersebut.
Dilansir dari kantor berita CNN, Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB Nikki Haley menggunakan hak veto Amerika untuk menggagalkan resolusi tersebut. Haley mengatakan draf resolusi itu merupakan “penghinaan”. Dia juga mengingatkan bahwa AS tidak akan melupakan pengajuan draf semacam itu. “Ini adalah bukti tambahan bahwa PBB melakukan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat dalam menangani konflik Israel-Palestina,” ujarnya.
“Hari ini, hanya karena menentukan di mana kami akan meletakkan kedutaan besar saja, Amerika Serikat dipaksa membela kedaulatannya. Catatan akan menunjukkan bahwa kami melakukan ini dengan bangga,” tegas Haley.
Pemerintah Mesir menyesalkan veto Amerika tersebut. “Mesir bersedih atas veto terhadap keputusan yang penting ini yang mengindahkan hati nurani komunitas internasional dan secara terbuka menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Abu Zeid seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Selasa (19/12/2017).
Diimbuhkan Abu Zeid, kelompok negara-negara Arab di PBB akan berkumpul untuk menelaah situasi ini dan membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk melindungi status Yerusalem.
Kecaman juga disampaikan otoritas Palestina yang menyebut veto tersebut sebagai penghinaan komunitas internasional dan konsesi atas pendudukan dan agresi Israel. Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeina mengatakan, veto ini akan semakin mengisolasi AS dan merupakan provokasi komunitas internasional.
Dari Qatar, kecaman keras disampaikan Sekjen International Union of Muslim Scholars (IUMS), Ali Karadaghi, yang menyebut veto tersebut sebagai “teror dan tantangan bagi semua negara”. (SON)
