Jakarta, Teritorial.Com – Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk memindahkan Ibukota Republik Indonesia ke sebuah lokasi di Pulau Kalimantan. Keputusan tersebut diambil selain mempertimbangkan aspek geografis kalimantan yang berada di tengah Indonesia, juga terkait pertimbangkan lain seperti kebencanaan, sosial politik serta ketersediaan air.
Pemindahan ibukota negara juga saya anggap merupakan solusi cerdas yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk memecah masalah disparitas antar wilayah. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai dampak adanya pemindahan ibukota akan menyebabkan munculnya sebagian wilayah di sekitar wilayah Ibukota baru menjadi magnet atau kutub baru dalam perkembangan negeri ini,” jelas Presiden RI.
Kaltim menjadi ibukota negara, provinsi termuda di Indonesia ini kelak akan mengambil peran sebagai hinterland dari ibukota negara. Fungsinya, sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok, energi serta tempat produksi komoditi ekspor.
Menaggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menilai adanya rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur merupakan langkah tepat.
Tidak hanya itu, kebijakan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pun, dinilai sangat menguntungkan bagi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Kaltim.
Saat menjadi pembicara pada diskusi publik di Lamin Etam, Sabtu (27/7/2019), Gubernur Irianto membeberkan sejumlah alasan mendukung rencana pemindahan ibukota negara itu ke Kalimantan. Menurutnya, rencana itu sudah cukup lama digaungkan. “Euforia pemindahan ibukota negara ini sudah pernah dicanangkan. Presiden Soekarno pada saat itu menyiapkan Palangkaraya (Kalimantan Tengah). Kemudian itu kembali diwacanakan oleh Presiden Jokowi. Ada Kaltim, Kalsel, dan Kalteng. Meski begitu, kita juga harus memahami terlebih dahulu apakah hanya pusat pemerintahan atau secara keseluruhan,” kata Gubernur.
Dari itu, pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mengurangi kesenjangan nasional yang terjadi selama ini. Tak sampai di situ, Gubernur menilai bagi Kaltara, kondusifitas sangat penting. Pasalnya, daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki garis batas negara sepanjang 1.038 kilometer yang membentang di dua kabupaten yakni Kabupaten Nunukan dan Malinau. Sehingga keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan tersebut tidak boleh diabaikan.
