Dalam konferensi pers usai sidang, Menag menyampaikan, “Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026.” Dengan demikian, umat Islam di Indonesia akan mulai menjalankan ibadah puasa pada Kamis esok hari.
Sidang Isbat tahun ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pakar falak, astronom, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, hingga lembaga negara terkait. Proses penetapan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan hasil hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung).
Hilal Belum Memenuhi Kriteria
Keputusan pemerintah diambil berdasarkan data ilmiah yang menunjukkan bahwa posisi hilal belum memenuhi syarat visibilitas. Berdasarkan paparan para ahli, ketinggian bulan sabit di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk atau bernilai negatif.
Secara teknis dan astronomis, hilal belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria tersebut mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat sebagai dasar masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah.
Pemantauan dilakukan di 96 titik pengamatan yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Namun, seluruh laporan menunjukkan bahwa hilal tidak dapat terlihat, baik secara kasatmata maupun menggunakan alat bantu optik.
“Bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat,” jelas Nasaruddin.
Karena tidak ada laporan valid yang menyatakan hilal berhasil dirukyat, maka bulan Syaban 1447 Hijriah digenapkan menjadi 30 hari atau dilakukan metode istikmal.
Data Nasional dan Global Jadi Pertimbangan
Selain mengacu pada pengamatan dalam negeri, pemerintah juga mempertimbangkan kalender Hijriah global serta laporan dari sejumlah negara mayoritas Muslim. Hingga malam hari sebelum pengumuman, tidak terdapat konfirmasi resmi mengenai keterlihatan hilal di berbagai titik strategis nasional.
Keselarasan antara hasil hisab dan rukyat inilah yang memperkuat keputusan pemerintah untuk menetapkan awal Ramadan secara serentak di seluruh Indonesia.
Sidang Isbat turut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, serta Ketua Umum MUI Anwar Iskandar. Kehadiran perwakilan BMKG, BRIN, dan Badan Informasi Geospasial juga memastikan bahwa data astronomi yang digunakan memiliki validitas ilmiah yang tinggi.
Imbauan Persatuan dan Toleransi
Menteri Agama yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal berharap keputusan ini menjadi momentum kebersamaan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap saling menghormati apabila terdapat perbedaan metode penetapan awal Ramadan di sebagian kelompok masyarakat. Menurutnya, perbedaan pendekatan dalam menentukan awal bulan Hijriah merupakan bagian dari dinamika keilmuan yang tidak seharusnya mengganggu persatuan bangsa.
Dengan keputusan tersebut, umat Islam diimbau bersiap menyambut malam pertama salat Tarawih yang akan dilaksanakan pada Rabu malam.
