Jakarta, Teritorial.Com – Dalam Upaya peningkatan akuntabilitas dan tanggungjawab pengelolahan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diwakili oleh Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna beserta Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menggelar pertemuan tertutup di Kantor BPK RI Jakarta, Senin (10/9/2018).
Dalam keterangan pers yang disampaikan, Anggota I BPK tersebut berterimakasih yang sebesar-besarnya serta bentuk apresiasi tertinggi kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait akuntabilitas dalam upaya pengelolahan keuangan negara yang diperuntukan bagi anggaran pertahanan negara.
“Apa yang perlu disampaikan pertama adalah kami BPK akan selalu siap mendukung daripada kinerja pengelolahan keuangan negara yang dalam hal ini diperuntukan bagi Kemhan. Hal ini kami sampaikan bukan hanya untuk akuntabilitas namun juga kinerja, karena ada dua tugas tugas pokok TNI, Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang ini yang harus sama-sama kita tekankan,” tegas Agung Firman Sampurna.
BPK menambahkan bahwa dalam hal ini kami selaku badan penyelenggara pemeriksa keuangan negara sifatnya hanya mendukung, bersinerji dan memeriksa segala bentuk apa yang telah menjadi kewajiban bagi negara ini terkait dengan akuntabikitas pengeluaran anggaran.
“Tentu kami paham bahwa soal pengadaan alutsista merupakan hal yang unik tidak semudah pemeriksaan pada hal-hal lainnya, namun kami punya metodenya dengan tidak mencampuri atau bahkan intervensi dan lain sebagainya,” tambahnya.
Untuk beberapa hal yang mendasar Anggota I BPK tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang sifatnya rahasia contoh dimana alutsista tersebut ditempatkan, berapa jumlahnya, kapan digunakan, untuk apa dan bagaimana bukan merupakan ranah bagi BPK.
“Disini yang kami dapatkan adalah komitmen pak Menhan, serta upaya untuk semaksimal mungkin dalam penggunaan anggaran keuangan negara yang telah dipercayakan oleh pemerintah sebagai bentuk penyelenggaraan pertahanan negara,” pungkasnya.
