Nasional

Deklarasi Kampanye Damai Tidak Steril dari Atribut Partai, SBY Pilih Walk Out

Jakarta, Teritorial.Com – Prosesi kirap deklarasi Kampanye damai yang sebelumnya diperkirakan akan steril dari atribut partai ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Hal tersebut tentunya cukup mengecewakan lantaran antribut partai akan menggangu deklarasi kampanye damai tersebut.

Hal tersebut mendapat pandangan negatif dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada akhirnya lebih memilih untuk walkout dari acara Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Monas Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).

Mantan Presiden RI yang ke-VI tersebut terpantau melakukan protes lantaran banyaknya pelanggaran dalam acara kampanye damai ini. Atas tindakan tersebut,
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, SBY sebelumnya sempat menghadiri acara deklarasi ini. Namun, saat parade defile dimulai, SBY walkout dan meminta Hinca untuk menggantikannya memimpin parade.

“Partai Demokrat, juga Pak SBY protes keras terhadap KPU dalam rangka deklarasi ini, tadi teman-teman melihat Pak SBY hadir, tadi malam saya menelpon Ketua KPU, Pak SBY akan hadir, tapi baru kira-kira lima menit tadi ikut defile itu, beliau turun dan walkout meninggalkan barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati awalnya,” ujar Hinca usai acara deklarasi di Lapangan Monas Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Menurut dia, pelanggaran yang dimaksud SBY salah satunya yaitu adanya atribut partai politik yang dibawa oleh massa pendukung. Padahal, telah disepakati bahwa dalam kampanye damai tidak diperbolehkan membawa atribut partai serta diwajibkan memakai pakaian adat. “Misalnya kan kita sepakat pakaian adat saja damai dan tidak membawa partai apalagi membawa atribut yang begitu banyak sehingga terkesan kampanye,” ucap Hinca.

Dia menjelaskan bahwa acara telah diselesaikan padahal Partai Demokrat belum menandatangani deklarasi damai tersebut. Untuk itu, Demokrat menulis protes keras kepada Ketua KPU Arief Budiman. “Kami tak bisa tandatangani, nah sehingga apa yang terjadi saya telah menulis protes keras kepada Ketua KPU Arief Budiman dan cc-nya Ketua Bawaslu (Abhan). Ketua Bawaslu udah jawab katanya saya udah ingatkan tadi Pak Arief,” katanya.

Sony Iriawan

About Author

You may also like

Nasional

Munas NU Sepakat Tingkatkan Kontribusi Memperkokoh Nilai Kebangsaan

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Musyawarah Besar NU dari waktu ke waktu selalu memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Tema
Nasional

Kedubes AS sampaikan penolakan Panglima TNI kesalahan administratif

Jakarta, Teritorial.com- Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyampaikan bahwa penolakan masuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayah AS