Jakarta, Teritorial.com – Isu-isu politik yang kian deras melanda pemerintahan jalan Pilpres 2019 menjadi catatan tersendiri bagi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) Tahun 2018, bertempat di Istana Negara, Jakarta, (23/08/18).
“Saya titip stabilitas keamanan, politik sangat pnting sekali dalam melakukan pembangunan di negara yang kita cintai ini. Tidak mungkin investasi datang ke sebuah daerah, ke sebuah ngara apabila negara itu tidak stabil secara politik dan tidak aman. Tidak mungkin, tidak mungkin,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018).
Selain itu Jokowi mengatakan, investasi sangat penting bagi pembangunan sebuah negara. Namun, investasi itu akan masuk ke sebuah negara jika stabilitas politik dan keamanannya terjaga. “Investasi itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara kita. Investasi itu juga berkaitan dengan pembukaan lapanagan kerja yang dibutuhkn rakyat. Jangan sampai justru ada yang investasi di daerah, ada yang mnganggu, kita diam. Nah ini keliru besar, karena sekali lagi, investasi itulah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan mmbuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh rakyat,” jelas Jokowi.
“Kita harus tahu kenapa kita bangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Untuk apa? Kalau kita mau cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya bangun di Jawa. Cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, return ekonomi baliknya lebih cepat. Infrastruktur hampir kelihatan, tinggal nambah sedikit-sedikit, return politiknya juga lebih cepat karena 60 persen penduduk ada di Jawa. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan?” tambah Jokowi.
Dalam Menanggapi hal tersebut ada beberapa Pernyataan dari Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Wakil Ketua DPR F-Gerindra Fadli Zon bahwa TNI-Polri tidak ikut serta dalam Arus Politik . Menurut Eddy Soeparno , bahwa dalam Institusi TNI- Polri hatus tetap bersifat netral terhadap masyarakat. ia mengatakan bahwa TNI-Polri tidak dapat ikut serta dalam arus politik mana pun.
“Jadi, TNI-Polri sebagai institusi yang solid dan mengakar di masyarakat tentu sudah sangat arif dan bijak untuk mengetahui posisinya di depan masyarakat bahwa mereka harus berdiri tegak, independen, dan tidak ikut serta dalam arus politik mana pun,” Ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan di kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018).
Pernyataan itu disampaikan Eddy setelah mengikuti acara HUT ke-20 PAN. Eddy juga mengatakan PAN percaya pada TNI-Polri, yang tidak akan terbawa arus politik. “Jadi saya percaya penuh kepada pimpinan TNI-Polri tetap jaga keutuhan indepedensinya,” imbuhnya.
Selain itu Wakil Ketua DPR dari F-Gerindra Fadli Zon memberikan pernyataan dan kritik Presiden Jokowi yang meminta aparat TNI-Polri mensosialisasikan kinerja pemerintah. Menurut Fadli,Permintaan Presiden Joko Widodo di depan anggota TNI/Pori untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah.
“Jelas pernyataan yang sangat berbahaya. Sangat politis. Tidak proporsional. Seharusnya Presiden sensitif, pernyataannya tersebut tak hanya akan mencederai proses pemilu, tapi bisa merobohkan demokrasi,” ujar Fadli dalam keterangannya, Jumat (24/8/2018).
CR: Heni Pratiwi
