Jakarta, Teritorial.com – Indonesia mencatat pencapaian gemilang dalam diplomasi ekonomi internasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berhasil menurunkan tarif impor Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen, bergabung sebagai anggota penuh BRICS, dan menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa.
Rangkaian pencapaian strategis ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang kian meningkat.
Negosiasi Tarif Trump Berbuah Manis
Kebijakan proteksionisme Presiden AS Donald Trump yang dikenal sebagai “Tarif Trump” sempat mengguncang perdagangan global. Indonesia termasuk negara yang terkena dampak langsung dengan lonjakan tarif atas produk ekspor seperti tekstil, elektronik, dan furnitur dari sebelumnya 5-10 persen menjadi 32 persen per 1 Agustus 2025.
Merespons situasi tersebut, Presiden Prabowo mengambil tindakan cepat. Ia mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai juru runding utama ke Washington dan turut melakukan komunikasi langsung dengan Trump.
Upaya ini membuahkan hasil positif. Dalam pernyataan di platform Truth Social, Trump menyebut telah mencapai “kesepakatan besar” dengan Prabowo. Hasilnya, tarif impor untuk barang dari Indonesia resmi diturunkan menjadi 19 persen.
Investasi US$ 34 Miliar Jadi Kunci Kesepakatan
Airlangga menjelaskan bahwa dalam proses negosiasi, Indonesia menawarkan skema investasi senilai US$ 34 miliar untuk mengimbangi defisit perdagangan AS. Investasi tersebut meliputi pembelian energi senilai US$ 15 miliar, produk agrikultur US$ 4,5 miliar, serta investasi sektor pupuk dan kilang minyak yang melibatkan perusahaan dalam negeri seperti Indorama dan Danantara.
Sebagai imbal balik, produk AS akan masuk ke Indonesia tanpa hambatan tarif atau non-tarif, sementara tarif atas produk ekspor Indonesia dipangkas. Sektor yang diuntungkan dari kesepakatan ini antara lain tekstil, alas kaki, elektronik, dan produk pertanian seperti kopi dan minyak sawit.
Keanggotaan Penuh BRICS Terwujud
Selain pencapaian dengan AS, arah baru diplomasi ekonomi Indonesia juga tampak dalam keikutsertaan resminya di kelompok negara berkembang BRICS. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo menegaskan peran strategis Indonesia sebagai anggota penuh ke-10.
“Ini sejarah baru bagi Indonesia, menandakan posisi RI yang semakin didengar dan dibutuhkan di forum global,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
BRICS saat ini merepresentasikan hampir separuh populasi dunia dan sekitar 35 persen dari Produk Domestik Bruto global. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS diharapkan menjadi katalis kerja sama strategis di bidang energi, teknologi, hingga perdagangan lintas negara berkembang.
Kebuntuan CEPA Uni Eropa Berakhir
Diplomasi ekonomi Prabowo juga mencatat capaian penting dengan rampungnya negosiasi CEPA dengan Uni Eropa. Perjanjian yang telah mandek lebih dari satu dekade itu akhirnya disepakati, mencakup penghapusan hampir seluruh tarif perdagangan bilateral.
“Ini bukan hanya soal tarif, tetapi arah baru dalam diplomasi ekonomi kita. Indonesia kini membangun poros ekonomi yang lebih seimbang,” ujar pengamat politik luar negeri Ali Rif’an.
CEPA membuka peluang ekspor besar ke pasar Eropa yang berpenduduk lebih dari 460 juta jiwa dan memiliki standar tinggi. Namun, tantangan berikutnya terletak pada kesiapan pelaku industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi standar mutu dan daya saing produk.
Diversifikasi Mitra Dagang
Langkah Presiden Prabowo mencerminkan pendekatan diplomasi ekonomi aktif dengan menjalin kerja sama strategis bersama berbagai blok kekuatan ekonomi, tidak hanya bergantung pada satu pihak.
Dengan tekanan proteksionisme AS yang meningkat dan ketidakpastian global, strategi diversifikasi mitra dagang melalui BRICS dan Uni Eropa menjadi pilar penting dalam menjaga pertumbuhan dan kedaulatan ekonomi nasional.
Ke depan, Indonesia harus terus memperkuat sinergi antara kebijakan luar negeri dan kesiapan industri dalam negeri agar hasil kesepakatan ini dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
