Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) bersama Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri), J. Kristiadi (kedua kiri), Muhammad Tio Aliansyah (kedua kanan) dan Ratna Dewi Pettalolo (kanan) berpegangan tangan usai menggelar konferensi pers di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Ketua DKPP Heddy Lugito (tengah) bersama Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri), J. Kristiadi (kedua kiri), Muhammad Tio Aliansyah (kedua kanan) dan Ratna Dewi Pettalolo (kanan) saat konferensi pers di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Sepanjang 2024, DKPP menerima 790 pengaduan pelanggaran, memutuskan 237 perkara, dan memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap untuk 66 penyelenggara. Selain itu, 532 penyelenggara direhabilitasi karena tidak terbukti bersalah.
Ketua DKPP Heddy Lugito (tengah) bersama Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri), J. Kristiadi (kedua kiri), Muhammad Tio Aliansyah (kedua kanan) dan Ratna Dewi Pettalolo (kanan) saat konferensi pers di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Selain itu, Ketua DKPP Heddy Lugito secara khusus mengapresiasi Polri yang mendukung DKPP melalui penyediaan fasilitas sidang di daerah, seperti Papua dan Sumatera Selatan, terutama mengingat DKPP belum memiliki kantor perwakilan di provinsi. Kerja sama erat antara DKPP dan Polri diharapkan terus berlanjut, termasuk harapan agar DKPP memiliki kantor perwakilan di masa mendatang.
Ketua DKPP Heddy Lugito (kedua kanan) memberikan keterangan pers di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Heddy menutup dengan menegaskan bahwa DKPP hadir untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu dan menjaga marwah demokrasi Indonesia.
