Jakarta, TERITORIAL.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat tersebut saat bertemu Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu berjalan selama kurang lebih 2,5 jam. Salah satu hal yang dibahas adalah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan pendidikan Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta.
Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai respons Prabowo terhadap keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan atas niat Gibran untuk mundur.
Namun, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
Dengan demikian, pernyataan Istana tersebut belum berarti Gibran secara resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Hingga keterangan itu disampaikan, yang dikonfirmasi pemerintah adalah adanya penyampaian niat mundur dan permintaan waktu untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran
Polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu latar belakang munculnya pernyataan tersebut. Persoalan ini kembali mencuat setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan seorang warga bernama H.M. Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Subhan dan membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya.
Objek yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri dengan jenjang SMA di Indonesia.
MA menilai penerbitan surat penyetaraan tersebut tidak didukung bukti yang cukup mengenai kelulusan Gibran dari lembaga pendidikan di luar negeri.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan tidak ditemukan ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA di luar negeri.
MA juga menilai penerbitan surat penyetaraan tanpa dokumen kelulusan tersebut bertentangan dengan asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Melalui putusan itu, MA tidak hanya membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, tetapi juga mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
MA turut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut batal dan mewajibkan pihak tergugat mencabutnya. Salinan lengkap putusan kemudian diunggah dan dikirim ke pengadilan pengaju pada 10 November 2026.
Perjalanan Gugatan Ijazah Gibran di Pengadilan
Sebelum sampai ke MA, gugatan mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran lebih dahulu diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan yang diajukan Subhan terdaftar dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Namun, pada tingkat pertama, PTUN Jakarta menyatakan tidak menerima gugatan tersebut karena menilai perkara itu berada di luar kewenangannya.
Subhan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Namun, putusan PTUN Jakarta tetap dikuatkan melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT pada 12 Agustus 2026.
Tidak berhenti di situ, Subhan mengajukan kasasi ke MA. Upaya hukum tersebut akhirnya dikabulkan melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dengan demikian, putusan MA membatalkan dua putusan pengadilan sebelumnya sekaligus menyatakan gugatan Subhan dikabulkan seluruhnya.
MK Juga Pernah Menyoroti Dokumen Pendidikan Gibran
Selain melalui jalur peradilan tata usaha negara, persoalan pendidikan Gibran juga pernah dibawa ke MK dalam gugatan terkait persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Salah satu alasannya adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.
Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK turut menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran.
MK menyatakan tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Dokumen yang ditemukan dalam pemeriksaan disebut berupa bukti kehadiran atau certificate of attendance.
MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden maupun wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain sesuai ketentuan hukum.
Rangkaian putusan tersebut membuat persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan politik terkait posisinya sebagai wakil presiden.
Istana Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan
Di tengah polemik tersebut, Istana Kepresidenan menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Prabowo tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dan memastikan seluruh program pemerintah tidak terganggu oleh dinamika yang berkembang.
Pemerintah, kata Prasetyo, tetap berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program kerja nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk memastikan bahwa persoalan yang melibatkan Gibran tidak menghambat jalannya pemerintahan.
Hingga Rabu (11/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Pernyataan Istana sejauh ini baru mengonfirmasi bahwa Gibran pernah menyampaikan niat tersebut kepada Prabowo.
