JAKARTA, Teritorial.com – Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Raffles Hotel, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2020. Dalam sambutannya, Presiden terlebih dahulu mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Hipmi masa bakti 2019-2022.
“Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang tadi baru saja dilantik untuk Hipmi periode 2019-2022,” kata Presiden.
Menurut Presiden, sejak dirinya memangku jabatan sebagai Presiden, banyak keluhan yang disampaikan oleh Hipmi kepada dirinya. Keluhan tersebut yaitu berkaitan dengan kemitraan, baik kemitraan pengusaha-pengusaha muda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dengan investor.
“Sekarang sudah saya jawab, Menteri BUMN adalah dari keluarga besar Hipmi. Saya sudah titip kepada Pak Erick Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri,” ujarnya.
Dengan posisi Menteri BUMN yang dipegang oleh figur berlatar belakang pengusaha muda, Presiden berharap, BUMN bisa berbagi pekerjaan dengan para pengusaha muda. Kepala Negara ingin agar para pengusaha muda diberikan kesempatan yang lebih besar.
“Berikan porsi yang besar kepada pengusaha-pengusaha muda. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada dikerjakan oleh anak-anak perusahaan BUMN, cucu-cucu BUMN. Kerjakan oleh swasta-swasta, terutama dari pengusaha-pengusaha muda yang terhimpun di Hipmi,” jelasnya.
Kepala Negara menjelaskan, BUMN memiliki aset yang besar, yaitu sekitar Rp2.400 triliun, lebih besar daripada APBN yang berkisar Rp2.200 triliun. Dengan angka tersebut, menurut Presiden, mestinya bisa menumbuhkan para pengusaha muda untuk naik kelas.
“Dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Berikan peluang kepada mereka. Saya sudah titip, tanyakan nanti ke Pak Erick Thohir,” imbuhnya.
Selain itu, di Kabinet Indonesia Maju, Presiden juga mengangkat mantan Ketua Umum Hipmi periode sebelumnya, Bahlil Lahadalia, sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut Presiden, portofolio yang dipegang oleh BKPM dalam setahun juga tidak sedikit, yaitu sekitar Rp800-900 triliun. Kepada Kepala BKPM, Presiden berpesan agar investasi-investasi yang datang ke Indonesia dimitrakan dengan pengusaha lokal dan nasional.
“Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Dan itu bisa dilakukan pada saat datang mereka minta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita,” ujarnya.
