Jakarta, Teritorial.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ada 3 Pilar yang harus dikedepankan dalam mengelola kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
Susi sapaan menegaskan untuk kedaulatan hanya ada satu cara untuk melaksanakannya yaitu dengan perang melawan illegal fishing.
“Kita memastikan wilayah perbatasan laut kita adalah memang 99,9 sekian persen itu perbatasan Indonesia itu laut. Membuat Indonesia disegani dan dihormati, membuat pencuri ikan tidak lagi masuk seenak sendiri. Kita betul-betul mengerjakan Deklarasi Djuanda itu dengan benar-benar,” terang Susi di Jakarta, di Tulis Senin (18/12).
Susi menuturkan, saat ini Indonesia sudah dirugikan banyak akibat illegal fishing, bahkan kerugian tersebut telah membuat penghasilan nelayan terus turun.
Tidak hanya itu, kata Susi, saat ini juga banyak ikan lari ke negara lain tapi tidak tercatat dalam neraca perdagangan. Maka dari itu, pemerintah sangat keras memberantas illegal fishing.
“KKP telah lakukan banyak hal. Tapi ini belum cukup, nelayan miskin masih banyak, nelayan tidak berdaya masih banyak, pembudidaya enggak ada modal juga masih banyak,” ujarnya.
Maka kemudian diteruskan dengan pilar kedua adalah keberlanjutan dan pilar ketiga yaitu kesejahteraan.
“Supaya laut masa depan bangsa, bisa generasi-generasi bisa tak hanya menikmati makan ikan, tapi juga menumbuhkan ekonomi Indonesia,” jelas Susi.
Laut Masa Depan Indonesia.
Kemudian Pemilik dari Susi Air ini juga mengatakan bahwa laut merupakan masa depan bangsa Indonesia. Pasalnya laut dikatakannya mampu menghidupkan generasi ke generasi masyarakat Indonesia sampai 1000 tahun ke depan.
“Indonesia negara yang sangat besar. Pekerjaan ini sampe 1000 tahun ke depan akan tetap selalu ada untuk menjadikan laut ini bermanfaat untuk rakyat untuk bangsa untuk bisa menghidupi generasi ke generasi Indonesia,” kata Susi.
Walaupun begitu, ia mengakui bahwa laut juga memiliki banyak persoalan. Sehingga ia meminta seluruh instansi masyarakat saling bekerjasama.
“Walaupun lautnya kaya, persoalannya juga sangat banyak. Kita mencoba dengan energi dan pikiran seluruh effort yang bisa kita buat juga seluruh instansi, juga semua kawan-kawan, akademisi, masyarakat, pengusaha kita duduk bersama untuk memperbaiki bagaimana misi pemerintah ini bisa berjalan dengan baik,” sambung Susi.
Susi menyatakan, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepedulian akan laut tak hanya sekadar wacana. Dari landasan hukum hingga implementasi di lapangan berjalan dengan optimal.
“Pak Presiden betul-betul komit memberikan laut hanya untuk bangsa dan masa depan Indonesia. Beliau tandatangani Perpres yang memastikan perikanan tangkap itu tidak boleh lagi dapat investasi dari Asing. Asing hanya cuma boleh masuk ke dalam processing, ke dalam pengolahan, pemasaran dan ke dalam penangkapan kita hanya boleh modal,” paparnya
