Jakarta, Teritorial.Com – Kembali tidak menghadiri Sidang Umum PBB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pecahkan rekor sebagai kepala negara di Indonesia yang belum pernah sekalipun semasa menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2014 lalu menghadiri perhelatan kepala negara se-dunia tersebut.
Absen untuk yang ketiga kalinya dalam Sidang Umum PBB, Jokowi menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai penggantinya berpidato di mimbar terhormat. Menurut juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo Jokowi sekali lagi tidak menghadiri Sidang Umum PBB karena ada agenda di dalam negeri. Selain itu menurut Johan, pemerintahan ini satu kesatuan antara Jokowi dan JK, tidak masalah jika salah satu dari mereka yang menghadirinya. “Siapa pun yang bicara itu mewakili Pemerintah RI, tidak ada masalah,” kata Johan kepada kumparan, Jumat (22/9).
Hal yang sama dituturkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Dia mengatakan tidak masalah presiden tidak bisa hadir, dan diwakili wapresnya. Bahkan, kata Meutya, dirinya pernah juga mewakili Indonesia ketika bicara soal isu embargo Kuba di PBB. Sidang Umum PBB digelar setiap bulan September di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Seluruh pemimpin negara anggota PBB diundang untuk berbicara di panggung dunia ini. Beberapa pemimpin negara getol sekali menghadiri sidang ini untuk menyuarakan pandangan negaranya.
Melihat semangat para pemimpin tiap negara dalam menghadiri Sidang Umum PBB tentunya berbanding terbalik dengan tindakan Jokowi. Selain sebagai ajang pertarungan kepentingan politik internasional, Sidang Umum PBB sering kali juga dimanfaatkan oleh negara-negara tertentu untuk menunjukan eksistensi mereka dalam pergaulan politik internaisonal. Salah satunya adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tidak pernah absen menghujat Iran dan meminta dukungan Amerika Serikat di mimbar Sidang Umum PBB.
Sidang Umum PBB yang digelar dengan tema menyuarakan kepedulian terhadap penderitaan etnis Muslim Rohingya di Myanmar dan perdamaian dunia, seharusnya menjadi momen bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam dan dikenal sebagai negara yang turut andil dalam penciptaan serta menjaga perdamaian dunia. Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, menyayangkan ketidakhadiran Jokowi dalam ajang itu. Menurut Abdul, Sidang Umum PBB akan jadi peluang yang baik bagi Jokowi untuk bersosialisasi dengan para pemimpin dunia lainnya.
Memang hasil Sidang Umum PBB tidak mengikat negara anggotanya dan dianggap tidak terlalu berdampak besar. Tapi di sela Sidang Umum itu ada kerja lobi antara negara demi kepentingan nasional mereka. “Peluang kita bersosialisasi dengan pimpinan negara yang lain jadi hilang. Peluang kita untuk untuk melobi itu berbeda jika yang lobi adalah presiden dan wakil presiden, Jokowi bisa menggalang kekuatan PBB untuk isu Rohingya jika dia datang. Itu yang saya harapkan,” lanjut dia.
Kalangan internal di tubuh PDIP bereaksi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah hadir di Sidang Umum PBB. anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai digelar Senin (23/9/2019). “Padahal, Indonesia bisa berperan dengan kehadiran sosok presiden di acara penting tersebut yang juga dihadiri kepala negara dari negara lainnya, tegas Effendi.
Karena itu, Presiden Jokowi harus hadir Sidang Umum PBB dan harus berpidato di Sidang Umum PBB. Ia menilai, jika Jokowi terus diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, suasana sidang umum PBB akan berbeda. “Iya, harus involve. Kalau hanya Retno Marsudi atau Pak Jusuf Kalla, emosinya kan berbeda itu, tetapi lagi-lagi saya tidak tahu persis apa alasannya (Jokowi tak hadiri sidang PBB),” kata Effendi saat dihubungi wartawan, Senin (23/9/2019).
Karena itu, Effendi Simbolon menyarankan, Presiden Jokowi tak lagi diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Presiden Jokowi diminta hadir di setiap Sidang Umum PBB. Bahkan, di sejumlah media sosial termasuk diunggah di akun Jokowi, terungkap Jokowi malah sibuk dengan cucunya dibandingkan melakukan kegiatan yang substantif untuk kepentingan nusa dan bangsa. Menurut dia, sudah saatnya presiden berani berpidato di sidang umum PBB, khususnya terkait posisi Indonesia di mata Internasional.
