Nasional

Kemendikbud Gelorakan Semangat Budaya Maritim

Direktur Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) Oscar Motuloh (kiri), Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid (Tengah) Kepala Biro Umum Setjen Kemhan Marsma TNI Yusuf Jauhari (Kanan) ketika pembukaan pameran “Jagung Berbunga di Antara Bedil dan Sakura” di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Pasar Baru, Jakarta, Selasa (14/8/2018). Pameran foto, poster, buku, manuskrip pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-73 RI, berlangsung hingga 15 September 2018.

Jakarta, Teritorial.Com – Nenek Moyangku orang pelaut, kalimat ini menjadi satu ungkapan yang mengingatkan bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut.  Ungkapan tersebut juga menjadi landasan diskusi yang digelar Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kemenko Maritim, di Jakarta, Senin (26/11/2018). Diskusi yang digelar mengumpulkan saran masukan dari berbagai pihak, akademisi, media, praktisi, pemerintah dan asosiasi menuju kongres budaya maritim yang akan berlangsung di Jakarta5-9 Desember 2018.

“Forum ini saya lihat dan dengar sudah mengumpulkan masukan, kritik dan saran, solusi.  Untuk dirumuskan, mengidentifikasi masalah, dan langkah untuk mengambil kebijakan menuju kongres budaya maritim. Tapi untuk mewujudkan dalam satu kebijakan, dukungan publik yang tidak kalah penting,” ungkap Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, usai mendengarkan diskusi berbagai pihak diacara dialog, Menuju Kongres Budaya Maritim, di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Lebih lanjut dia mengatakan ada 22 kementerian dan Lembaga di Indoensia yang bersinggungan dengan urusan kebudayaan. Hanya saja selama ini politik kebudayaan belum duduk benar pada tempat nya. Sehingga, bagaimana membuat budaya maritim itu terlihat lebih jelas masih harus dipertegas.

 

“Saya agak mengkritisi diri saya juga (pemerintah) karena salah satu kunci memang pada pendidikan. Tapi politik kebudayaan belum napak. Masih tergantung siapa pemimpinnya. Kalau pemimpin yang sekarang konsen dan tertarik dengan urusan kebudayaan jalan lah itu kebijakan. Ketika sudah berganti, lalu yang duduk dalam pemangku kebijakan tidak suka, maka akan terbengkalai lah itu (urusan budaya maritim),” urai Hilmar dengan nada tegas.

Sehingga dia meminta lewat diskusi sampai pada kongres nanti, harus dirumuskan dalam agenda konkrit, sehingga politik kebudayaan napak. “Kesimpulan dan fakta besar apa yang bisa kita ambil dari dialog ini, ada kah pelajaran yang bisa kita tarik misalnya dari pelayaran Indonesia.  Kalau lihat pinisi tanpa ada buku manualnya, mereka tahu bagaimana pembagian tugasnya, buat saya ada sesuatu dalam kebudayaan itu jika didorong dan diangkat sepadan dengan perubahan politik, maka bisa membangkitkannya pada generasi,” pungkasnya.

Rosito Elviana

About Author

You may also like

Nasional

Munas NU Sepakat Tingkatkan Kontribusi Memperkokoh Nilai Kebangsaan

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Musyawarah Besar NU dari waktu ke waktu selalu memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Tema
Nasional

Kedubes AS sampaikan penolakan Panglima TNI kesalahan administratif

Jakarta, Teritorial.com- Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyampaikan bahwa penolakan masuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayah AS