Jakarta, Teritorial.Com – Memasuki tahun politik, Pemilu 2019, Politik nasional disuguhkan dengan drama politik ideologi terkait kembalinya eksistensi para pengikut paham komunisme dan khilafah menjadi menarik untuk diulas dan didiskusikan. Benar atau tidaknya keberadaan dan keterlibatan mereka di tahun politik, memang perlu dibedah dan diuji agar tidak menjadi komoditas politik bagi kepentingan tertentu.
Untuk itulah dikepalai mantan purnawiran Jenderal TNI AD Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein menggelar diskusi bertajuk Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019 yang diselenggarakan Tim Litbang Tujuan lainnya, membedah kebenaran isu PKI dan HTI menjelang Pilpres 2019. Berikutnya, membedah pilihan politik keturuanan eks PKI dan simpatisan HTI di Pilpres 2019. Diskusi yang dibahas secara akademis dengan mengesampingkan pada kepentingan-kepentingan dukungan terhadap kubu terntentu mendalami serta mendudukkan persoalan secara empiris dan proporsional terkait isu komunisme dan khilafah.
Dalam kesempatan tersebut hadir diantaranya Mayjen (Purn) Kivlan Zein (Kepala Staf Konstrad 1998), Boni Hargens (Pengamat Politik), Guntur Romli (Politisi PSI), Jus Soema Dipradja (Tokoh Pers Nasional), Djoko Edi Abdurrahman (Mantan Anggota DPR RI), Haris Rusli Motti (Aktivis 1998) dan Nurruzaman (GP Ansor). Menjadi pembicara utama, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, kebangkitan PKI merupakan sebuah fakta. Sebab, selain para aktivis mahasiswa, elemen PKI juga ikut dalam aksi melengserkan Presiden kedua RI, Soeharto.
“Bukan hanya sampai di situ, setelah Soeharto tumbang, pada era pemerintahan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun elemen komunis masih terus beraksi. Mereka dengan terang-terangan mendesak pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga PKI. Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2003 ada juga upaya dari elemen komunis yang meminta dibuatkan UU Rekonsiliasi. Ditegaskan Kivlan Zen bahwa komunisme masih eksis di Indonesia,” Ujar Kivlan Zein.
“Mereka dibina oleh seorang profesor dari Amerika Serikat. Profesor itu yang mendidik kader-kader komunis agar bisa masuk ke dunia pemerintahan termasuk DPR. Untuk itu, Kivlan Zen meminta semua pihak berhati-hati akan bahaya laten dari komunis tersebut. “Orang komunis ini sifatnya adalah militan, propaganda, fitnah segala macam. Itu makanya kita hati-hati,” pungkasnya.
Namun Kivlan berpendapat lain soal khilafah, dalam pandangannya. “Kekuatan Islam seperti HTI (Hizbut tahrir Indonesia), mereka mengambil cara untuk menerapkan petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari, jadi jangan takut” Masih dalam diskusi tersebut Kivlan Zein melanjutkan, Khilafah itu juga berbahaya, tapi kekuatan Islam sendiri tidak berbahaya.
Ia berpendapat bahwa Khilafah adalah sebuah kehidupan supaya umat manusia hidup hanya bersujud kepada Allah. Tentunya pendapat Kivlan tersebu bertentangan dengan Pengamat Politik Boni Hargens menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah ilusi. Hal itu karena sejarah sudah melarang organisasi tersebut hidup di negeri ini. “PKI itu ilusi, tapi kalau khilafah itu fakta,” tegasnya.
Pendapat Boni tentunya bukanlah sesuatu hal yang asing, dimana Boni sendiri merupakan salah satu pengamat politik yang dekat dengan Istana negara, maka tidak heran jika Boni seperti pada Cebong atau cebongers lainnya sangat anti terhadap Khilafah. Ia kemudian menjelaskan tentang bahaya dari faham khilafah ketimbang PKI. Yang mana menurut dia, pada kenyataannya pelaku teroris yang ada di negeri ini banyak memegang faham tersebut. Akibatnya, banyak korban berjatuhan. “Mako Brimob berapa orang korban, bom Surabaya juga,” tukas Boni.
Lagi-lagi pernyataan yang disampaikan Boni tersebut memancing teriakan lain dari peserta. “Hati-hati bahaya laten PKI”, teriak peserta forum. Baginya kedua ideologi tersebut sudah tak memiliki tempat bernaung lagi, namun ideologi itu akan tetap hidup melalui kader-kader, simpatisan dan para pengikutnya yang saat ini kemungkinan besar memanfaatkan momentum politik untuk mengambil bagian dalam pertarungan politik kekuasaan pada Pilpres 2019 nanti.
