Jakarta, Teritorial.Com – Dianggap melanggar hak hajat hidup orang banyak, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Choirul Anam, menyesalkan pemadaman listrik di sebagian Pulau Jawa, kemarin. Menurut dia, hal itu merenggut hak asasi masyarakat di wilayah yang terdampak.
“Tidak ada pemberitahuan apa pun sebelumnya soal pemadaman lampu, tiba-tiba saja. Itu menunjukkan, satu, tata kelola di PLN ini punya masalah gitu ya,” kata Choirul di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2019, dikutip dari laman antaranews.com.
Menurut Choirul, kejadian ini harus dievaluasi supaya tak terulang. Dijelaskan pula apa yang salah dan perbaikan ke depan, sehingga menjamin dan menepis kekhawatiran masyarakat. “Kemudian ketiga, kalau memang ini ada kelalaian, diusut sampai tindakan hukum, tidak hanya sanksi administratif,” ujarnya.
Choirul menambahkan ada dugaan pelanggaran yang bisa diusut ke penindakan hukum. Alasannya, rencana darurat yang dilakukan PLN tidak matang, mengingat sampai berjam-jam listrik tidak terdistribusi. “Kenapa kok enggak ada emergency yang jelas sejak awal. Kalau ada kan, planning untuk pencegahan bisa,” ujarnya.
Terkait pemulihan distribusi listrik ini juga dia tak melihat ada langkah antisipatif. Terlebih sampai Senin ini belum juga normal seluruhnya. “Menurut saya, planning untuk menempatkan ini sebagai sesuatu hal yang strategis tidak secara serius dilakukan,” kata Choirul.
