TERITORIAL.COM, JAKARTA – Bandar Udara Khusus PT Indonesia Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, kini bukan hanya sekadar landasan pacu. Ia adalah titik didih kontroversi yang mempertemukan kepentingan globalisasi ekonomi dengan urgensi kedaulatan nasional. Sebagai hub nikel dan feronikel jantung rantai pasok kendaraan listrik dunia IMIP yang sebagian besar sahamnya dikuasai konglomerasi raksasa Tiongkok, Tsingshan Holding Group, memang memerlukan efisiensi logistik tinggi. Bandara IMIP menjadi urat nadi untuk mobilisasi cepat tenaga ahli dan logistik industri.
Namun, efisiensi yang ditawarkan fasilitas ini memicu kekhawatiran serius.
Polemik ini memuncak setelah Menteri Pertahanan (Menhan) secara terbuka melabeli Bandara IMIP sebagai “anomali berbahaya” dan “negara dalam negara.” Inti dari kekhawatiran ini adalah status Bandara Khusus yang beroperasi tanpa kehadiran permanen petugas CIQ (Customs, Immigration, and Quarantine) dari pemerintah Indonesia.
Dalam konteks aviasi internasional, kehadiran CIQ adalah tiang pancang kedaulatan:
- Keamanan Nasional: Mencegah masuknya individu atau barang yang melanggar hukum dan mengancam stabilitas.
- Kedaulatan Ekonomi: Mengawasi dan mencatat seluruh pergerakan barang (ekspor-impor) untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan statistik perdagangan yang akurat.
- Kesehatan Publik: Menjamin pembatasan masuknya penyakit atau zat berbahaya ke wilayah NKRI.
Bandara yang melayani lalu lintas non-reguler dari luar negeri tanpa pengawasan CIQ yang memadai, meskipun izin internasionalnya dicabut, dianggap menciptakan “lubang logistik” yang sangat rentan disalahgunakan. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: Apakah pembangunan ekonomi harus dibayar dengan mengorbankan pengawasan kedaulatan?
Indonesia sangat mendambakan Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Asing Langsung untuk mendorong hilirisasi nikel, mencapai target ekonomi hijau, dan menciptakan lapangan kerja. Bandara IMIP adalah simbol nyata keberhasilan Indonesia menarik investasi berskala besar.
Investor asing berargumen bahwa kemudahan akses, seperti bandara pribadi, adalah insentif krusial yang mempercepat proyek dan memangkas biaya operasional. Bagi mereka, bandara ini adalah alat efisiensi semata.
Kendati demikian, para penuntut kedaulatan menegaskan: kemudahan investasi tidak boleh melampaui batas-batas hukum dan kedaulatan negara. Mencabut izin bandara bukanlah solusi, namun menguatkan kehadiran negara di sana adalah keharusan.
Kontroversi Bandara IMIP ini harus menjadi momentum emas bagi pemerintah untuk melakukan transformasi kebijakan aviasi dan investasi strategis. Masyarakat berhak menuntut:
Kepastian Hukum dan Regulasi: Pemerintah wajib menetapkan aturan jelas tentang pengawasan bandara khusus di kawasan industri strategis.
Transparansi Data: Data aviasi dan logistik harus sepenuhnya dapat diakses oleh otoritas terkait untuk menghindari persepsi “privilese eksklusif” yang mengabaikan hukum.
Penguatan Pengawasan CIQ: Pemerintah harus mewajibkan bandara khusus memenuhi standar pengawasan CIQ permanen, atau menetapkan mekanisme penempatan petugas CIQ di setiap penerbangan non-reguler internasional.
Integrasi ke Sistem Nasional: Mempertimbangkan integrasi bandara khusus, termasuk IMIP, ke dalam sistem aviasi nasional untuk kepentingan publik di masa depan (misalnya, evakuasi medis atau penerbangan komersial terbatas).
Situasi ini mencerminkan tantangan modern Indonesia: menyeimbangkan dorongan pertumbuhan ekonomi global dengan kewajiban menjaga kehormatan dan kedaulatan teritorial. Investasi asing harus tunduk pada hukum negara, dan kedaulatan adalah harga mati yang tak bisa ditawar dalam perjanjian ekonomi apa pun.
Dengan pengawasan yang ketat dan kebijakan yang transparan, Bandara IMIP dapat menjadi simbol industrialisasi yang benar-benar berdaulat tempat kemakmuran ekonomi bertemu dengan martabat bangsa.
(*)
