Jakarta, Teritorial.com- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Oleh karena itu, hal ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk segara menyiapkan penganti jabatan panglima TNI. Serentak rencana pergantian Panglima TNI menjadi isu yang marak diperbincangkan.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Tb. Hasanuddin, menyarankan agar pengganti Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) Gatot Nurmantyo berasal dari matra TNI Angkatan Udara. Ia beralasan, Angkatan Udara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki kursi panglima. “Tapi kembali lagi, itu hak prerogatif presiden,” Ucapnya, Jakarta (3/12).
Menurut Hasanuddin, presiden bisa mengganti Gatot jauh sebelum ia memasuki masa pensiun, yang jatuh pada Maret 2018. Dirinya mengungkapkan tinggal mengajukan satu kandidat untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Pertahanan. “Kalau tidak menyetujui, nanti presiden kirim satu nama lagi sampai kemudian disetujui DPR,” ujarnya.
Hasanuddin menyebutkan syarat menjadi Panglima TNI antara lain pernah menjadi kepala staf angkatan udara, laut, ataupun darat. Dalam undang-undang, dia melanjutkan, Panglima TNI “dapat digilir” dari ketiga matra tersebut. “Kata ‘dapat digilir’ merupakan penekanan supaya ada kesamaan,” ujarnya.
Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai anggota TNI Angkatan Udara perlu dipertimbangkan menjadi Panglima TNI selanjutnya. sudah saatnya jabatan Panglima TNI dijabat unsur AU. “Dengan cara itu, mereka akan punya confidence yang sama dengan yang lain,” ucap dia.
Tanggapan serupa juga dikeluarkan oleh Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat konferensi pers di Jakarta beberapa waktu silang, “Harus mempertimbangkan pola rotasi secara bergiliran oleh tiap matra atau angkatan,” ucapnya.
Gufron melanjutan, rotasi pimpinan lembaga militer sesuai dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang TNI. Pasal tersebut menyatakan bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif tiap-tiap matra/angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Pengamat lainnya menyarankan agar kriteria yang tepat untuk Panglima TNI harus sosok yang netral dan tidak memihak kepada siapapun kaitannya dengan tahun politik jelang pilpress 2019 mendatang. Hal menghindari agar jabatan panglima TNI nantinya terbebas dari praktik politik praksis.
Direktur Eksekutif Riset Indonesia Toto Sugiarto, menilai dibawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak menghasilkan prestasi luar biasa. “Secara umum kepemimpinan Gatot di TNI biasa-biasa saja, tidak ada prestasi yang mengagumkan,” kata Toto di Jakarta.
Alhasil, lantaran telah mendekati massa pensiun, regenerasi perlu segera dilakukan demi kepentingan matra TNI. Apalagi belakangan Panglima diduga terambisi dalam aktifitas politik untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2019. Padahal sesuai fungsi dan kewenangan, Toto mengingatkan, panglima merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.(Son)
