Aceh, Teritorial.Com – Menyatakan kekecewaan dirinya terhadap proses demokrasi yang berujung pada ketamakan para penguasa negara, Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau yang akrab disapa Mualem mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Pernyataan Mualem disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Haul Wali Nanggroe, Almarhum Tgk Muhammad Hasan Ditiro ke-9 pada Senin (27/5/2019) di Banda Aceh.
“kita merasa sedih melihat keadaan saat ini, Pangdam saya minta maaf mungkin Aceh ke depan lebih baik adakan referendum, inilah hasrat bangsa Aceh karena kita tau bahwasannya Indonesia tidak lama lagi dijajah oleh asing mudahan mudahan tidak ada pertumpahan darah kita ikuti seperti Timor Timur,” kata Mualem dalam pidato peringatan Haul Wali Nanggroe ke -9, Senin (27/5/2019) sore yang turut dihadiri Pangdam IM.
Mualem menyatakan, pada masa ini negara Indonesia tidak tentu arah bahwa keadilan entah kemana demokrasi entah kemana, jadi kita sama-sama melihat Indonesia ini diambang kehancuran dari segi apa saja. “Dari segi hutang yang tidak dapat dibayangkan lagi makin sehari makin menumpuk dan menjerat contoh negara-negara di Asia, Afrika tidak terlepas dari jeratan hutang, ini yang perlu kita khawatirkan mudah mudahan Indonesia ini dipimpin oleh orang baik.” terang mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini.
Lebih lanjut Mualem menambahkan, ada beberapa pengamat seperti pengamat dari Australia, Jepang dan Malaysia bahwa Indonesia tidak dapat diselamatkan lagi. “Ini yang dikhawatirkan dari pada dijajah orang lain lebih baik kita berdiri dengan kaki kita sendiri.” kata Muzakir Manaf yang disambut tepuk tangan dan teriakan yel yel hidup mualem. Hadir saat itu, Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsyiah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi (masing-masing diwakili) serta para Bupati dan Walikota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh serta partai nasional.
Keingin rakyat Aceh untuk melakukan referendum mendapat sambutan positif dari Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi. Ia menyebut referendum adalah solusi damai dan hak konstitusional warga negara. “Mengapa saya berbicara referendum? Karena saya wakil Aceh di pusat. Jika rakyat Aceh menginginkan referendum, sebagai wakil Aceh sangat wajar saya memperjuangkan itu,” tegas Fachrul Razi, sebagaimana dilansir waspadaaceh.com, Selasa (28/5).
Senator atau anggota DPD RI asal Aceh yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI ini memberikan perhatian serius jika Aceh melakukan referendum secara resmi. Hal senada disampaikan Anggota DPD RI lainnya, Rafli Kande. Anggota DPR RI terpilih dari PKS ini menyatakan Referendum menjadi alternatif untuk mempertegas kewibawaan Aceh. “Kalau kita belajar dari patahan sejarah bangsa Indonesia di masa lalu, selalu ada efek ganda baik di tingkat pusat maupun daerah, apalagi khusus untuk Aceh. Referendum menjadi alternatif untuk mempertegas kewibawaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh,” kata Rafli, Selasa (28/5/2019).
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Aceh yang juga mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf alias Mualem menyerukan agar rakyat Aceh diberikan pilihan untuk melakukan refrendum. Mualem menyebut Indonesia tengah berada di ambang kehancuran. Karena itu, pemerintah Indonesia harus memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum.
