Jakarta, Teritorial.com – Jelang tahun demokrasi pada tahun 2024 mendatang, beberapa partai politik sudah memutuskan akan bergabung dengan partai politik lainnya dan mengusung nama calon yang akan menjadi calon presiden di tahun tersebut.
Salah satu nama yang secara resmi diumumkan menjadi bacapres adalah Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta.
Setelah itu, menyusul Ganjar Pranowo yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Presiden Jokowi yang juga berasal dari partai yang sama dengan Ganjar Pranowo pun langsung memberikan usul nama-nama yang dianggap layak menjadi wakil bagi orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut.
Bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, meminta negara tidak campur tangan mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024 mendatang.
Menurut Anies, negara harus netral dan mempercayakan semuanya kepada rakyat soal pemimpin mereka nantinya.
“Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat, bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record,” kata Anies.
Dirinya secara tegas menyebutkan, bila negara campur tangan, menurut Anies, maka hal tersebut sama saja dengan melecehkan rakyat.
“Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anies turut menyinggung soal kekuasaan. Menurutnya, setiap 5 tahun sekali atau proses pergantian pemimpin, bukan berarti kekuasaannya berpindah atau hilang.
Sebab, lanjut dia, pada dasarnya kekuasaan itu sebenarnya ada di tangan rakyat, sehingga yang berpindah hanyalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat itu.
“Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang, tidak berpindah. Itu ada pada saudara semua, rakyat Indonesia,” ujar Anies.
Anies mengatakan saat berada di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/5/2023) lalu. Pada kesempatan itu, Anies mengatakan dalam setiap proses pergantian pemimpin tak ada kekuasaan yang hilang.
“Pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan,” ujar Anies.
