Mulai 7 Mei 2020, Menhub Izinkan Moda Transportasi Umum Kembali Beroperasi

0

Jakarta, Teritorial.Com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan seluruh moda transportasi akan dibuka kembali mulai Kamis, 7 Mei 2020.

Kebijakan tersebut merupakan satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang disampaikan dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/5/2020),

“Intinya penjabaran artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan,” kata Budi.

Budi juga menyebut saat ini Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah merumuskan kriterianya.

“BNPB akan memberikan kriteria-kriteria tertentu, BNBP berkoordinasi dengan Kemenkes untuk bisa menentukan (kriteria) dan itu bisa dilakukan. Rencananya operasinya mulai besok dengan orang-orang khusus.” katanya.

Bepergian untuk kepentingan tugas negara atau kepemerintahan bagi para pejabat negara dan anggota DPR menjadi salah satu kriteria yang diperbolehkan untuk bepergian.

“Jadi beruntunglah bapak-bapak jadi anggota DPR mendapatkan ini, termasuk kami boleh melakukan perjalanan sejauh tugas negara. Saya enggak boleh ke Palembang kalau mudik, tapi saya boleh ke Palembang kalau melihat LRT. Karena itu kita juga tidak mau ada suatu penyalahgunaan,” ujar Menhub Budi.

Menhub akan kembali merumuskan mekanisme untuk operasional seluruh moda dengan para direktur jenderal Kemenhub. Budi juga berpesan agar seluruh pihak harus konsisten dengan peraturan yang ada bahwa mudik tetap dilarang namun logistik harus berjalan.

“Secara maraton, nanti jam 1 saya dengan Dirjen Udara, besok pagi dengan tiga dirjen, kereta, darat dan laut, agar penjabaran dan detail-detail itu akan disampaikan kepada khalayak. Konsistensi ini harus dijaga, kekompakan ini harus dijaga, jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha ‘against’ (melawan) untuk popularitas, sehingga mengganggu ‘policy’ (kebijakan),” katanya.

Share.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: