Bandung, Teritorial.Com – Dalam menghadapi Pemilu tahun 2019, netralitas TNI-Polri merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan Pemilu, khususnya di bidang pengamanan. Untuk itu, Prajurit TNI dan Polri harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun dan mewujudkan sinergitas TNI-Polri agar dalam pelaksanaan tugas pengamanan dapat mencapai kesuksesan sehingga keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memberikan pembekalan dengan materi “Sinergi TNI-Polri Dalam Menjamin Keamanan Pemilu 2019” di hadapan 1.137 Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Sesko Angkatan dan Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimmen) Sesko TNI pada acara Program Kegiatan Bersama Kejuangan tahun 2018, di Excecutive Grand Ballroom Soedirman Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat.
Panglima TNI mengatakan bahwa selama pelaksanaan Pemilu 2019, TNI-Polri harus tetap mewujudkan terpeliharanya Kamtibmas, mencegah terjadinya anarki, mencegah terjadinya kerusuhan sosial baik secara vertikal maupun horisontal dan mencegah terjadinya kerawanan lanjutan yang berpotensi mengancam eksistensi negara. “Mari bersama-sama kita bangun etos kerja sesuai bidang keahlian kita masing-masing, sehingga institusi TNI-Polri akan makin profesional dan dengan dilandasi jiwa ksatria serta loyalitas tegak lurus,” ujarnya.
Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan bahwa selain mendampingi anggota Kepolisian di TPS-TPS dalam hal pengamanan Pemilu 2019 yang meliputi 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 6.793 Kecamatan dan 79.075 Kelurahan/Desa, TNI juga membantu mendistribusikan surat suara ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau. “TNI juga akan menggelar 51 operasi, terdiri dari 4 OMP dan 47 OMSP seluruh wilayah Indonesia. Semua itu untuk menangkal dan mencegah pihak-pihak asing yang akan menggagalkan pelaksanaan Pemilu,” tambahnya.
Menurut Hadi, Pemilu tahun 2019 perlu diwaspadai bentuk paham-paham kekecewaan seperti radikalisme, ekstrimisme dan komunisme yang mudah ditunggangi, baik dari dalam maupun luar negeri. Disamping itu, media komunikasi dan pemberitaan menjadi alat yang ampuh khususnya media sosial untuk menciptakan rasa kebencian di antara anak bangsa, mengadu domba TNI-Polri, memprovokasi dan memecah-belah masyarakat.
Kerawanan-kerawanan Pemilu 2019, antara lain pada tahap masa tenang, yaitu penyebaran isu hoax, money politik, intimidasi dan perusakan logistik Pemilu pada tahap pemungutan suara. “Dengan pengalaman Pilkada serentak 2018, TNI-Polri sudah mempersiapkan diri, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu semua sudah disimulasikan,” ungkapnya.
“Dalam pelaksanaan pentahapan Pemilu 2019, TNI selalu berkoordinasi dengan Polri tentang rencana pengamanan sesuai dengan pentahapan dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon masa kampanye, distribusi logistik sampai dengan masa pengambilan. Semua kegiatan yang diperlukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akan kita backup penuh,” kata Panglima TNI.
