Jakarta, Teritorial.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyayangkan sejumlah pejabat Kemenkeu yang kerap pamer harta. Said meminta publik tetap proporsional dalam menilai kasus pamer harta pejabat, terutama tidak menghancurkan atau mendiskreditkan institusi Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai.
Belakangan ini, warganet menyoroti perilaku sejumlah pejabat yang kerap pamer harta. Beberapa di antaranya, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, dan Dirjen Pajak Suryo Utomo yang memiliki motor gede atau moge. Publik juga menyoroti keberadaan klub moge di Ditjen Pajak. Tak lama berselang, publik menyoroti kasus pamer harta pegawai Ditjen Bea dan Cukai, Eko Darmanto.
“Jangan kita hancurkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Dua institusi ini adalah pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan,” ujar Said kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).
Sebagai gambaran, kata Said, penerimaan pajak dan cukai pada 2019 menyumbang 77% dari total pendapatan negara. Pada masa pandemi Covid-19, pajak dan bea cukai menyumbang 78% pendapatan negara pada 2020, dan 77% pada 2021. Bahkan, penerimaan pajak pada tahun lalu menembus 115,6% dari target, sedangkan penerimaan negara dari bea dan cukai mencapai 106,3%. Dengan demikian, pajak dan cukai menyumbang 10,3% dari total pendapatan negara.
“Saya harap kita tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, kinerja kawan-kawan Ditjen Pajak dan Cukai kita apresiasi. Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai,” imbuh Said.
Kasus kejanggalan harta Rafael Alun yang bermula dari kasus penganiayaan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo telah merambah ke mana-mana. Kini sorotan masyarakat tertuju pada gaya hidup mewah sejumlah pejabat di Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai. Menurut Said, publik memang berhak melakukan kontrol, dan berhak bertanya atas situasi yang dianggap ganjil.
“Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisasi para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke aparat penegak hukum,” tegas Said.
Said mengatakan pihaknya berharap para pegawai di bawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras, walau tengah jadi sorotan publik. Dia minta agar pegawai pajak dan ASN lainnya memaknai sorotan publik sebagai niat baik publik mengontrol kinerja mereka.
“Tunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kita di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall. Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer, kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Said mengatakan selama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebenarnya telah menjatuhkan sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu yang terbukti melakukan fraud. Pada 2022 lalu, Menkeu menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu, dan 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman.
Pada 2021, Sri Mulyani telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai di Kemenkeu atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud.
“Tindakan seperti ini patut kita apresiasi, dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi ke dalam guna menjaga integritas pegawai, dan menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi, dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” kata Said.
