Pemerintah Aceh Menolak Empat Pulaunya Masuk Sumut, Mualem Siap Menghadap ke Presiden Prabowo

Jakarta, Teritorial.com – Pemerintah Aceh mengungkapkan ketidakpuasan pada keputusan Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di wilayah Aceh Singkil sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menegaskan jika pihaknya akan menempuh berbagai cara, mulai dari administratif, politis hingga kekeluargaan untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

“Kita akan bahas dengan Mendagri dulu. Kalau semua jalan tidak berhasil, kita akan bawa langsung ke Presiden Prabowo,” ungkap Mualem dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyampaikan surat resmi keberatan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 

Pada surat tersebut, Pemerintah Aceh akan menyampaikan bukti-bukti yang dianggap kuat bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan bagian dari Provinsi Aceh, bukan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Form keberatan sudah kami siapkan. Di dalamnya ada poin-poin yang menegaskan bahwa pulau-pulau itu milik Aceh berdasarkan data historis, geografis, penduduk, dan dokumen administratif yang ada,” ungkap Mualem.

Pertemuan resmi dengan pihak Kemendagri pun telah dijadwalkan pada Rabu, 18 Juni mendatang. 

Mualem juga menambahkan, pendekatan personal dan kekeluargaan juga akan menjadi bagian dari strategi penyelesaian sengketa ini agar konflik tidak melebar dan merugikan kedua belah pihak.

Sengketa ini mencuat setelah terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan empat pulau tersebut berada dalam wilayah administratif Sumatra Utara. 

Kepmendagri itu disahkan pada 25 April 2025 dan langsung menuai protes dari masyarakat dan pemerintah Aceh.

Mualem menyayangkan keputusan pusat yang dinilai tidak mempertimbangkan aspirasi daerah secara menyeluruh. 

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto akan memberi ruang dialog terbuka jika jalur-jalur resmi tidak membuahkan hasil.

“Beliau (Presiden Prabowo) saya yakin punya niat baik untuk menjaga keadilan wilayah. Kami akan terus perjuangkan ini sampai titik terakhir,” katanya.

(*)