TERITORIAL.COM, JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani, memicu kontroversi usai pernyataannya terkait tuntutan 17+8 dari rakyat sebagai suara dari “sebagian kecil rakyat yang hidupnya kurang beruntung.”
Tuntutan 17+8 dari Rakyat
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat muncul di bulan Agustus 2025, yang ditandai dengan aksi demonstrasi besar di berbagai daerah.
Tuntutan ini terdiri dari 17 poin yang harus direalisasikan dalam jangka pendek, serta 8 tuntutan dalam jangka panjang.
Dari 17+8 Tuntutan Rakyat, terdapat beberapa poin utama seperti kenaikan biaya hidup, maraknya korupsi yang tidak terselesaikan, impunitas aparat, tingginya ongkos politik di parlemen, hingga semakin dominannya militer dalam urusan sipil.
Bagi masyarakat, tuntutan ini merupakan wadah penting dalam menyampaikan keresahan kolektif terhadap situasi sosial-ekonomi yang semakin berat.
Kontroversi Pernyataan Purbaya
Namun, di tengah maraknya gerakan ini, Purbaya justru menyampaikan pernyataan yang menuai kritik.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat diwawancarai mengenai pandangannya pada unjuk rasa yang marak di berbagai kota.
Menurutnya, aksi demonstrasi muncul dari kelompok masyarakat yang tertekan dalam kondisi ekonomi.
“Kalau pertumbuhan ekonomi bisa tembus 6–7 persen, demonstrasi akan berkurang. Orang lebih fokus bekerja dan menikmati kesejahteraan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menuai kritik karena dianggap meremehkan realitas pahit yang dialami rakyat.
Para akademisi, aktivis, hingga warganet menilai komentar tersebut memperlihatkan kurangnya empati seorang pejabat tinggi negara terhadap rakyat kecil.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Tak lama kemudian, ia memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf kepada publik. Purbaya mengaku keliru dalam memilih kata.
Dalam penjelasannya, maksud sebenarnya adalah bahwa tekanan ekonomi dirasakan luas oleh rakyat, bukan hanya oleh sebagian kecil kelompok.
“Saya akui saya salah bicara. Maksud saya, banyak sekali masyarakat yang betul-betul terdampak kondisi ekonomi, dan itu menjadi alasan utama mereka menyuarakan tuntutan,” kata Purbaya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang tengah dihadapi rakyat.
Meski telah meminta maaf, beberapa kelompok masyarakat sipil menilai klarifikasi itu belum cukup.
Sejumlah kalangan menegaskan bahwa pemerintah perlu merespons 17+8 Tuntutan Rakyat dengan langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi.
