Jakarta, Teritorial.Com – Labor Institute Indonesia atau Institute Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan mengusulkan tiga hal penting yang harus dirundingkan Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad. Yaitu meredesain kesepakatan antarnegara (G to G) tentang pekerja migran, joint strategic tentang produk kelapa sawit, dan permasalahan lintas batas.
Redesain kesepakatan antara pemerintah dengan pemerintah tentang pekerja migran Indonesia di Malaysia, khususnya pekerja Indonesia yang masuk secara ilegal, perlu dilakukan terutama di sektor informal dan perkebunan sawit di Malaysia.
Selain itu, menurut Labor Institute Indonesia, perlindungan bagi hak-hak dasar buruh migran Indonesia, khususnya pengupahan dan perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia perlu dihormati oleh Pemerintah Malaysia.
“Peluang kerja di sektor informal sebagai penata laksana rumah tangga (PRT) perlu dimanfaatkan dengan catatan Pemerintah Malaysia berkomitmen melindungi hak-hak dasar pekerja,” ungkap Labor Institute Jumat, (29/6/2018).
Pemerintah Malaysia harus membuat joint strategic terhadap kampanye hitam kelapa sawit kedua negara yang hampir 80 persen menguasai produk sawit internasional.
Bisnis kelapa sawit sangat menguntungkan bagi Indonesia karena banyak juga buruh migran Indonesia bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia.
Selama ini banyak buruh migran Indonesia masuk melalui jalur ilegal.
Masalah yang penting untuk dibahas juga masalah perbatasan, baik perlintasan batas di darat maupun laut.
Khususnya, masih ada pekerja di sektor perikanan Indonesia yang ditahan di Malaysia karena melakukan illegal fishing.
Ini terjadi karena banyak nelayan Indonesia tidak memahami tentang lintas batas di laut. Mereka kurang pendidikan dan seringkali bingung.
“Pertemuan ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia agar permasalahan khususnya perlindungan terhadap pekerja migran di Indonesia dapat segera diatasi, ” pungkas Labor Institute Indonesia.
