Jakarta, Teritorial.com – Publik nampaknya merasa kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming lebih baik ketimbang era Joko Widodo (Jokowi.
Namun, di tengah rasa kepuasan publik tersebut, sejumlah menteri malah kepergok menunjukkan catatan negatif.
Tercatat dalam sebuah survei pada bulan Januari, tercatat tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sangat tinggi.
Dari survei terhadap 1.000 reponden yang terpilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4 Januari 2025, 80,9 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama.
Di sisi lain, hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.
Angka ini menunjukkan tingginya tingkat keyakinan responden dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.
Hal tersebut terlihat 89,4 persen responden menunjukkan keyakinannya.
Sedangkan tampak 10,6 persen responden merasa tidak yakin.
Tingginya tingkat kepuasan publik pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran tampak dari penilaian publik pada kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam).
Lewat sebuah survei tercatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencapai 85,8 persen.
“Ini kalau kita lihat per bindang, jadi di politik keamanan paling tinggi ya, 85,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat kepuasan tersebut lebih tinggi dibanding bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.
Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan pada hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 atau saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tingkat kepuasan pada bidang politik dan keamanan hanya naik 0,3 persen dari era Jokowi.
Sementara lonjakan paling tajam justru terlihat pada bidang hukum dengan angka kepuasan dari 57,4 persen pada Juni 2024 menjadi 72,1 persen pada Januari 2025 atau bertambah 14,7 persen.
“Yang naik drastis yang penegakan hukum ini, dari pemerintahan jokowi terkahir itu 57,4 itu melonjak ke 72,1 karena isu korupsi yang gencar ini ditangkap-tangkap itu,” kata Kris.
Sementara itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 74,5 persen atau naik 9,4 persen dari Juni tahun lalu dan kesejahteraan sosial 83,7 persen atau naik 1,7 persen.
Kendati demikian, tingkat kepuasan publik di bidang hukum meningkat dibandingkan era Jokowi tetapi menjadi yang paling rendah di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di sisi lain terlihat secara keseluruhan, kinerja Prabowo-Gibran di bidang penegakan hukum mengalami peningkatan yang memang signifikan.
Angka tertinggi di masyarakat berpendidikan dasar dan kelas bawah
Menariknya, pada survei tersebut juga terlihat bahwa tingkat kepuasan paling tinggi terhadap 100 hari kerja Prabowo-Gibran diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan rendah.
Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan responden justru semakin rendah apreasiasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran Terlihat, sebanyak 85,7 persen responden dengan level pendidikan dasar merasa puas dengan kinerja 100 hari pertama Prabowo-Gibran.
Hanya, 14,3 persen yang merasa tidak puas.
Kemudian, 77,8 persen responden yang mengenyam pendidikan hingga level menengah merasa puas dengan kinerja pemerintah sejauh ini.
Sedangkan 22,2 persen menyatakan tidak puas.
Sedangkan, sebanyak 70 persen responden yang mengenyam pendidikan tinggi mengaku puas dengan kinerja Prabowo. Tetapi, ada 30 persen dari mereka yang tidak puas.
Demikian juga, jika dipetakan berdasarkan kelas sosial. Semakin tinggi kelas sosial responden maka semakin rendah kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
Tingkat kepuasan responden kelas bawah tercatat mencapai 84,7 persen dan hanya 15,3 persen yang menyatakan tidak puas.
Selanjutnya, tingkat kepuasan responden kelas menengah bawah tercatat 81,4 persen. Sedangkan yang merasa tidak puas 18,6 persen.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terlihat semakin menurun pada responden kelas menengah atas yang mencapai 75,3 persen. Sementara yang tidak puas naik menjadi 24,7 persen.
Kemudian, responden kelas atas hanya 67,9 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. Sedangkan 32,1 persennya merasa tidak puas.
Prabowo mampu kalahkan Jokowi
Namun, secara keseluruhan memang terlihat tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat tinggi mencapai 80,9 persen.
Bahkan, terlihat pad survei tersebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melampaui tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi.
Berdasarkan data tersebut terlihat tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja Jokowi pada periode awal menjabat yakni periode 2014-2019.
Pada Januari 2015 atau 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen.
Meskipun tercatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di akhir pemerintahannya, yakni pada 2024 mencapai 75,6 persen.
“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi 80,9 persen ini termasuk tinggi. Pak Jokowi kan 75,6 persen (di akhir periode pemerintahan),” ujar Kris.
“Pak Jokowi 65 (persen, pada 100 hari kinerja), sementara Pak Prabowo langsung 80 (persen),” katanya lagi.
Penyebab Prabowo bisa kalahkan Jokowi?
Kris mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi.
Salah satunya adalah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis dalam tiga bulan ini.
Di antaranya, program makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah dan yang lainnya.
“Walaupun beberapa program masih janji ya. Itu yang membuat harapan masyarakat tinggi sekali,” kata Kris.
Tak hanya itu, terlihat pula euforia pemilihan presiden (pilpres) masih terasa selama tiga bulan ini.
“Euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali ekspektasinya kepada Pak Prabowo, sehingga posisinya tinggi,” ujarnya.
Apalagi, Kris mengatakan, Pilpres 2024 tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, di mana pendukung Jokowi dan Prabowo terfragmentasi.
“Kalau kita lihat hasil Pilpresnya, itu Pak Jokowi menang cuma 54 persen. Sementara Pak Prabowo menang 58 persen. Itu saja sudah unggul,” katanya.
Kris menyebut isu keberlanjutan program dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.
Di sisi lain saat awal Jokowi memimpin tidak ada isu keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menteri-menteri bermasalah di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
Dibalik tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang tinggi, sejumlah menteri menunjukkan catatan yang antagonis.
Hari ini, Senin 20 Januari 2024, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (diktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, didemo anak buahnya.
ASN Kemendiktisaintek berunjuk rasa menentang kepemimpinan Satryo Soemantri sebagai Menteri Diktisaintek yang dianggap arogan. Belum jelas, ada masalah apa dibalik tuduhan itu.
Kemendiktisaintek juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait masalah ini.
Namun berbagai foto unjuk rasa di Kemendiktisaintek telah viral di media sosial pada Senin pagi. Di media sosial X (dahulu Twitter), kata “Dikti” menjadi trending di Indonesia pagi ini.
Dari berbagai foto yang beredar, salah satunya foto depan gedung Kemendiktisaintek yang terpampang spanduk besar bertuliskan “Pak Presiden, Selamatkan Kami Dari Menteri Pemarah, Suka Main Tampar, dan Main Pecat”.
Ada juga video yang menunjukkan pegawai Kemendiktisaintek yang berunjuk rasa di depan kantor dengan membawa spanduk bertuliskan “Institusi Negara, Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri”. Ada juga spanduk bertuliskan “Kami ASN Dibayar Negara, Bekerja Untuk Negara, Bukan Babu Keluarga”.
Selain spanduk, di depan pintu masuk utama gedung Kemendiktisaintek juga banyak karangan bunga yang isinya senada dengan aksi unjuk rasa tersebut.
Tak hanya di Kementerian Diktisaintek, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono juga disorot publik.
Hal ini karena pejabat nomor satu yang mengurusi soal laut ini mengaku tidak tahu adanya pagar laut di pantai utara Tangerang.
Padahal, pagar laut yang terbuat dari bambu itu sepanjang lebih dari 30 kilometer (KM).
Terbaru, Presiden Prabowo memerintahkan TNI AL untuk mencabut seluruh pagar bambu itu karena tidak berizin dan menyulitkan masyarakat.
Namun Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono malah meminta TNI AL menghentikan pencabutan pagar bambu itu.
Penyebabnya adalah pihak KKP masih investigasi pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran laut tersebut.
(*)
