Jakarta, Teritorial.com – Presiden Joko Widodo menerima para pimpinan purnawirawan TNI-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin, 22 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membahas mengenai sejumlah hal, di antaranya mengenai kesejahteraan bagi para purnawirawan.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para purnawirawan. Kami akan mengajukan beberapa masukan yang berkaitan dengan take home pay,” ucap Agum Gumelar, selaku Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) dalam keterangannya usai pertemuan.
Agum Gumelar juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun usulan kepada Presiden dan berharap dapat diberikan kebijakan mengenai hal tersebut.
“Ini policy dari Menteri Keuangan tentunya yang kita harapkan. Ini kami sudah membuat proposalnya dan kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan mengenai perkembangan situasi global. Agum Gumelar menyatakan bahwa pihaknya optimistis menghadapi situasi tersebut dengan hasil yang telah Indonesia miliki.
“Kami mendapatkan arahan dari beliau tentang perkembangan situasi kondisi negara, bangsa dihadapkan pada kondisi global dan semuanya memperlihatkan satu situasi yang tidak membuat kita pesimis. Kita optimis tentang hasil yang sudah kita raih selama ini,” tegasnya.
Agum Gumelar pun memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah yang telah mendukung stabilitas ekonomi nasional, salah satunya kebijakan hilirisasi industri. “Itu saya rasa sesuatu yang mau tidak mau kita akui ini sangat membantu stabilnya ekonomi kita,” ucap Agum.
Selain itu, Agum Gumelar juga menyatakan bahwa purnawirawan akan mendukung berjalannya pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik. “Purnawirawan bisa berperan agar supaya pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan tanpa gangguan-gangguan yang berarti,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
