Jakarta, Teritorial.Com – Menjadi pembicara dalam Kuliah Umum Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memaparkan pencapaian garis besar Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo terkait memperioritaskan pada sumber daya manusia yang berbasis pada kelautan Indonesia.
Membawakan kuliah umum yang bertajuk “Kebijakan Pembangunan Manusia Maritim dan Budaya Bahari Indonesia” yang dilaksanakan di Gedung Samadikun Kompleks Markas Seskoal Cipulir Jakarta Selatan, Kamis (7/02), Menko PMK yakin bahwa dengan kepemilikan lebih dari lebih 63% wialyah Indonesia yang didominasi oleh maritim, potensi laut, seperti perikanan, migas, pelayaran, pariwisata, energi, minyak bumi merupakan fokus pemerintah saat ini.
Adapun program kebijakan Ekspedisi NKRI sejauh ini menjadi bentuk kerjasama andalan antaran Kemenko Bidang PMK dengan TNI AL. “Banyak yang bisa kami perbuat dengan Ekspedisi NKRI, dibantu oleh TNI AL, kami dapat mengirimkan rumah sakit laut dalam bentuk kapal ke sejumlah daerah daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau,” Ujar Puan Maharani dihadapan seluruh Pejabat Tinggi dan Perwira Mahasiswa Seskoal yang mengkuti perkuliahan.
Selain itu, fungsi lain dari Ekspedisi NKRI adalah termasuk untuk melakukan pemetaan wilayah, observasi, pengumpulan data terkait berbagai bentuk potensi yang dimiliki tanah air Indonesia. “Data yang kita observasi, bekerjasama dengan TNI AL dan juga dibantu oleh Kopassus nantinya akan dijadikan sebagai acuan analisis mendasar dalam pertimbangan kebijakan Kemenko PMK,” tegas Putri dari Megawati Soekarnoputri.
Turut menfasilitasi wilayan pembangunan daerah strategis, khususnya dalam hal kemaritiman, Puan memaparkan bahwa selama era pemerintahan Jokowi, 27 pelabuhan baru berhasil dibuat, selain itu pengembangan pariwisata berbasis maritim saat ini tengah berkembang pesat. “Terbukti dari beberapa pariwisata kita yang sudah diakui sebagai destinasi tempat tujuan turis mancanegara untuk datang ke Indonesia,” tambahnya.
Turut membantu proses penanggulangan pasca bencana, secara sosial Kemenko PMK juga mengambil bagian dalam restrukturisasi warga yang tertimpa bencana. Tentunya upaya tersebut dilakukan melalui kordinasi dengan TNI dan Polri, Basarnas kemudian BNPB. Pendekatan-pendekatan psikologis serta sosial terhadap korban bencana seperti anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya korban bencana, dan lain sebagainya.
