Xinjiang, Teritorial.Com – Identitas religius Uighur, etnis Muslim di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat China (RRC), terancam punah. Inilah etnis besar yang paling terkena persekusi dan penindasan negara saat ini. Kendati demikian, kondisi berat yang dihadapi mereka minim pemberitaan. Bahkan, tidak ada suara pembelaan dari dunia Islam. Pengaruh besar Cina terhadap dunia Islam di bidang ekonomi dan politik yang terus tumbuh menjadi penyebab. Cina adalah anggota tetap DK PBB dan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.
Empat hari setelah Ketua Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mencela tindakan keras Cina (10/9), hanya kaum Muslim Mumbai, India, itu pun tak lebih dari 150 orang yang melakukan demonstrasi anti-Cina. Bachelet mendesak Beijing memberi akses kepada pengawas HAM PBB itu untuk masuk ke wilayah yang gelisah tersebut untuk menginvestigasi situasi di sana. Sebenarnya, kegelisahan 10 juta etnis Uighur di Xinjiang–orang Uighur menyebutnya Turkistan Timur–sudah terjadi sejak pertengahan abad ke-18 ketika Dinasti Qing menduduki provinsi terbesar di Cina itu.
Ini menyusul pemindahan etnis Han–etnis mayoritas di Cina–ke wilayah itu. Tapi, pemindahan besar-besaran yang lebih terencana terjadi setelah RRC di bawah Mao Tse Dong berdiri 1949. Dengan maksud mengubah demografi dan menghilangkan identitas Islam di provinsi itu, orang Han dalam jumlah besar masuk hingga jantung wilayah Uighur. Kini jumlah etnis Han sekitar 70 persen dari total penduduk Xinjiang, menyisakan Uighur sebagai minoritas. Tampaknya, Beijing ingin meng-Han-kan orang Uighur sebagaimana terjadi pada etnis Muslim Hui. Memang berbeda dengan Uighur, etnis Hui –yang kebanyakan tinggal di wilayah otonomi Ningxia dan Provinsi Gansu–telah mengadopsi budaya dan bahasa Han.
Penampilan fisiknya pun tak dapat dibedakan dengan orang Cina lainnya. Hanya saja asimilasi orang Hui yang bernenek moyang orang Arab dengan orang Han terjadi secara alamiah. Setelah tentara Mongol yang mendirikan Dinasti Yuan di Cina menghancurkan Baghdad pada pertengahan abad ke-13, ribuan orang Arab dibawa ke Cina untuk menjadi administrator pada Dinasti Yuan. Karena yang dibawa semuanya lelaki, orang-orang Arab ini kemudian kawin-mawin dengan orang Han hingga menjadi etnis tersendiri (Hui) seperti sekarang ini.
Orang-orang Hui terkenal dan dihormati karena kepintaran mereka berdagang dan loyalitasnya pada dinasti-dinasti kuno hingga negara modern Cina saat ini. Salah seorang Hui yang terkenal di Indonesia adalah Laksamana Zheng He atau Cheng Ho dengan gelar Sam Po Kong yang melaksanakan perintah Kaisar Chengzu dari Dinasti Ming untuk memimpin armada besar Cina ke nusantara pada awal abad ke-15. Orang Uighur, rumpun etnis Turki, masih bertahan di wilayah asli mereka dan mempertahankan budayanya yang jauh berbeda dengan budaya Han. Rezim komunis Cina menganggap orang yang menganut Islam sebagai orang yang menderita “sakit mental”.
Maka itu, mereka harus diobati dengan cara-cara yang sangat menyedihkan. Menyusul peristiwa teror 11 September 2001 di AS–yang mengobarkan perang melawan teror di seluruh dunia–rezim Cina memanfaatkan dengan program pembersihan etnis di Xinjiang. Imbauan Bachelet di atas muncul setelah dilaporkan bahwa Uighur menghadapi penahanan sepihak, pembatasan ibadah, dan indoktrinasi politik paksa dalam pengawasan yang dilakukan secara masif. Bulan lalu, Panel HAM PBB mengatakan, mereka menerima laporan yang kredibel bahwa sekitar satu juta orang Uighur ditahan dalam penahanan ekstra legal di Xinjiang, dan memintanya untuk dibebaskan.
Penahanan di kamp konsentrasi oleh Cina memang menggetarkan. Paling tidak setiap satu dari 10 orang Uighur hilang ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Angka itu bahkan lebih menggetarkan bagi mereka yang memiliki keluarga atau teman yang dikurung hanya karena mempraktikkan ajaran Islam di wilayah, tempat agama ini diasosiasikan dengan subversi, separatisme, dan terorisme. Memang sejak dulu, Uighur mengangkat senjata melawan Beijing. Pada 1933 dan 1944, pemberontakan Uighur berhasil mendirikan Republik Turkistan Timur Pertama sebelum dihancurkan pada 1934.
Republik Turkistan Timur Kedua berdiri dari 1944 sampai 1949. Kini, ada tiga organisasi Uighur yang terus berjuang untuk kemerdekaan, yakni Gerakan Islam Turkistan Timur, Organisasi Pembebasan Turkistan Timur, dan Gerakan Kemerdekaan Turkistan Timur. Serangan menggunakan pisau pun dilakukan Uighur terhadap aparat keamanan Cina. Ancaman terhadap penahanan di kamp konsentrasi adalah ketakutan yang melayang-layang di atas Xinjiang seperti awan hitam dan mencengkeram pikiran setiap orang Uighur.
Memang penahanan dan ketakutan akan penahanan telah menjadi fakta kehidupan sehari-hari yang tak dapat dihindari. Ketakutan ini adalah senjata yang digunakan rezim ateis Cina untuk mencegah dan mengintimidasi Uighur. Tujuannya agar orang Uighur tidak menjalankan perintah agama mereka, yang dilakukan dengan cara menyebarkan polisi dalam jumlah besar dalam komunitas Uighur, menyadap tetangga, kawan sekolah, dan teman sejawat untuk bekerja sebagai pengumpul data dan mata-mata, serta yang paling jahat adalah mewakilkan anak-anak Uighur untuk mengawasi dan menjerumuskan orang tua mereka sendiri.
Sementara itu, otoritas Cina di Xinjiang telah mendaftarkan secara virtual siapa pun dan setiap orang di dalam komunitas Uighur untuk ambil bagian dalam membasmi Islam. Melihat situasi ini, pemerintahan AS sedang mempertimbangkan sanksi bagi Cina sebagaimana dilaporkan New York Times (10/9). Disebutkan, diskusi tentang bagaimana berurusan dengan Cina atas pelanggaran HAM di Xinjiang antara pejabat Gedung Putih, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri, sudah berlangsung berbulan-bulan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan, situasi yang dihadapi Uighur merupakan keprihatinan luar biasa pemerintah AS. Sikap AS ini paling tidak mempunyai dua tujuan. Pertama, memenangkan kembali hati kaum Muslim di seluruh dunia setelah kebijakan Presiden Donald Trump melarang warga dari tujuh negara Islam memasuki AS dan kebijakan lain yang menindas Palestina belakangan ini mengecewakan komunitas Muslim.
Kedua, Trump ingin mendapatkan dukungan luas terhadap kebijakan anti-Cina guna mengekang perkembangan Cina. Apa pun kebijakan itu diharapkan dapat memaksa Cina meninjau ulang kebijakannya. Syukur-syukur, dunia Islam ikut tergerak untuk menyuarakan kepahitan yang diderita etnis Uighur agar bobot tekanan atas Cina kian signifikan. Kebebasan memeluk agama merupakan hak asasi manusia.
Penulis: Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)
