Jakarta, Teritorial.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menentang keras segala bentuk inisiatif yang menghambat perdamaian dan kemerdekaan Palestina termasuk gagasan untuk normaliasi hubungan dengan Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam lanjutan Konferensi Liga Parlemen Al-Quds (League of Parliamentarians for Al-Quds) yang diselenggarakan di Istanbul, Turki.
Dalam keterangan persnya yang diterima InfoPublik, Senin (29/4/2014), di Jakarta, Fadli Zon mengawali pidatonya dengan mengecam keras sikap abai Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang meminta gencatan senjata selama bulan Ramadan, termasuk pembebasan tahanan dan kemudahan akses bagi bantuan kemanusiaan.
“Israel tidak memiliki niatan untuk patuh pada hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB. Bahkan, Israel terus menjadikan kelaparan sebagai senjata perang. Itu sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menyayangkan sikap AS yang menggunakan hak veto untuk menggagalkan usulan Palestina sebagai Anggota Penuh PBB pada Sidang DK PBB, 18 April 2024 lalu. Menurutnya, DK PBB justu menjadi penghambat bagi upaya perdamaian di Palestina.
“Tidak berlebihan kalau kita sebut PBB sebagai batu sandungan bagi upaya perdamaian di Palestina. Lembaga (PBB) itu dibuat untuk menciptakan perdamaian tapi justru malah jadi anti-perdamaian dan tidak berperan sebagai mediator atau peace builder,” tegasnya.
Dalam forum itu, Fadli yang juga aktif di berbagai forum parlemen regional dan global mendesak seluruh pihak untuk menggunakan diplomasi total dengan mengerahkan segala kemampuan demi menghentikan kolonialisasi Israel di tanah Palestina.
Pertama, perlunya kekuatan untuk menghentikan genosida di Gaza dan memaksanya Israel tuntuk pada hukum internasional. “Tujuan jangka pendek yang harus diraih adalah bagaimana menciptakan gencatan senjata dan memaksa Israel tunduk pada putusan sementara atau provisional measures Mahkamah Internasional (ICJ),” sambungnya.
Kedua, Politisi yang mewakili Dapil V Kabupaten Bogor tersebut juga mengajak seluruh pihak melakukan upaya untuk mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Menurutnya, hal itu merupakan satu-satunya cara agar Palestina mendapatkan tempat setara di dunia internasional dan mendapatkan keadilan di depan hukum internasional.
Ketiga, Fadli juga mendorong Liga Parlemen Al-Quds untuk terus menyuarakan pentingnya reformasi DK PBB termasuk mengenai sistem veto yang dianggap tak adil dan seringkali kontradiktif dengan cita-cita perdamaian sesuai Piagam PBB. “Ini penting sekali, mengingat dunia saat ini tidak akan bisa damai tanpa adanya sistem internasional yang adil dan berpihak pada kemanusiaan,” katanya.
Untuk kesekian kalinya, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah RI, DPR RI, dan juga seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai lini.
“Kita terus upayakan kemerdekaan Palestina melalui berbagai lini. Pemerintah melalui Kemlu juga telah menyampaikan pandangan di Mahkamah Internasional dan sekarang menjadi utusan khusus negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk diplomasi perdamaian. Di level parlemen, kita juga terus aktif dengan berbagai upaya termasuk menjadi inisiator penyusunan agenda darurat (emergency item) di dua sesi terkini Sidang Umum Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union,” jelasnya.
Sebagai wujud solidaritas untuk rakyat Gaza, Fadli Zon juga menyampaikan komitmen seluruh rakyat Indonesia dalam membantu para korban perang. Hingga saat ini, Pemerintah RI dan berbagai elemen masyarakat telah bahu membahu mengirimkan lebih dari 300 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui berbagai jalur, termasuk jalur laut dengan mengirimkan Kapal Rumah Sakit (RS) TNI KRI dr. Radjiman-992 dan juga melalui udara hasil kerja sama TNI AU dan Angkatan Udara Yordania.
Terakhir, Fadli juga menegaskan bahwa Indonesia menentang segala bentuk inisiatif yang mengganggu proses perdamaian di Palestina termasuk normalisasi hubungan dengan Israel.
“Indonesia tidak membuka atau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kita tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan pelaku genosida. Yang penting bagi adalah Palestina bisa merdeka dan berdaulat penuh,” pungkas Fadli dengan tegas.
Sebagai informasi, Konferensi Liga Parlemen Al-Quds kali ini tak hanya diikuti oleh parlemen negara-negara Asia, Timur Tengah dan Afrika yang selama ini mendukung Palestina tapi juga parlemen negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan Pasifik seperti Bosnia & Herzegovina, Italia, Argentina, Bolivia, Nikaragua, Brazil dan juga Selandia Baru. Perwakilan parlemen negara-negara tersebut menyatakan solidaritas untuk rakyat Palestina dan mendukung berdirinya negara Palestina.
