Jakarta, Teritorial.Com – Pemerintah sudah menetapkan anggaran belanja bagi kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2021. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapat anggaran Rp 137 triliun. Alokasi tersebut bertambah Rp 20 triliun dari tahun ini yang sebesar Rp 117,9 triliun.
Namun Komisi I DPR RI masih akan mendalami kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2021. Dibandingkan dengan outlook tahun 2020, anggaran Kemhan naik hampir mencapai Rp 20 triliun. Dari anggaran sebesar Rp 117,9 triliun pada outlook tahun 2020 menjadi Rp 137 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021. Komisi I DPR RI Willy Aditya saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (17/8), menyatakan DPR akan lebih detail strategi pertahanan yang akan dirumuskan.
Willy menambahkan bahwa jika dibandingkan antara porsi APBN dengan produk domestik bruto (PDB), anggaran Kemhan dinilai kecil. Berdasarkan hitungannya, anggaran sebesar Rp 137 triliun itu bila menanggung 270 juta jiwa penduduk maka akan ada angka sekitar Rp 1.400-1500 orang per orang per harinya. Wakil Ketua Fraksi NasDem itu juga mengungkapkan program pertahanan memiliki dimensi yang luas. Selain berkaitan dengan pertahanan secara militer, Willy juga mengungkapkan adanya kebutuhan kesiapan logistik pangan dalam perspektif pertahanan. “Kalau kita pakai perpektif pertahanan semesta, anggaran ini bisa jadi malah jauh lebih kecil dari kebutuhan,” terang Willy.
Kemhan juga mendapatkan penugasan dari Presiden Joko Widodo untuk mengelola ketahanan pangan dengan mengembangkan lahan pangan strategis/ food estate di Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah. RAPBN 2021 masih akan melalui pembahasan bersama dengan Komisi I DPR sebelum ditetapkan. Sehingga bisa jadi lebih besar namun juga tidak tertutup kemungkinan untuk turun.
Institut Harkat Negeri Kritik Kenakian RAPBN Kemhan
Kebijakan pemerintah menakiakn RAPB Kemhan tahun 2021 dan Kepolisian RI dinilai keliru oleh Kepala Institut Harkat Negeri Awali Rizky. Sebab, menurut dia kedua kementerian dan lembaga (K/L) tersebut tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.
Untuk itu, berbagai langkah pun siap ditempuh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Padahal, yang berperan besar dalam menunjang pemulihan ekonomi saat covid-19 adalah Usha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Ini kenapa ya anggaran kementerian pertahanan dan anggaran polisi yang naik pesat? Dibandingkan ekstremnya kementerian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” kata Awali Rizky dalam diskusi virtual Smart FM, Sabtu (15/8/2020). “Saya tidak tahu argumen ini ya, saya sudah banyak bicara ini, stres juga ya. Bagaimana Kementerian Koperasi dan UMKM hanya Rp 198 miliar,” sambung Awali Rizky.
Wakil Ketua MPR RI Perlu Pengawasan Alokasi RAPBN
RAPBN 2021 diharapkan bisa diantisipasi setiap kementerian dan lembaga dari sisi teknis pelaksanaannya. Sebab, sebaik apa pun pengalokasian anggaran, bila buruk dalam merealisasikannya, tidak bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
“Alokasi RAPBN 2021 itu sebagian besar untuk upaya percepatan sejumlah program, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan. Sudah seharusnya perencanaan anggaran itu juga diantisipasi oleh kementerian terkait agar realisasinya sesuai perencanaan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
Lestari bercermin dari kondisi pada tahun ini, ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk percepatan sejumlah program mengatasi krisis dampak Covid-19, tetapi realisasinya tidak sesuai rencana, karena pelaksanaannya tidak secepat yang diharapkan. “Kesiapan aparatur negara dalam teknis pelaksanaan di lapangan dalam merealisasikan program sangat menentukan,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.
Apalagi tradisi politik anggaran birokrasi yang kurang baik, yang selalu memicu belanja di akhir tahun. Selain itu, tambahnya, pencairan anggaran dari kementerian dan lembaga sangat birokratis dan panjang (berbelit-belit) dengan alasan clear and clean sebagai bagian dari akuntabilitas keuangan negara terhadap publik.
Sri Mulyani RAPBN Kemhan Dorong Industri Strategis Nasional
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah menambah anggaran Kemhan dengan pertimbangan lembaga ini tengah berupaya memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan serta perawatannya. Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan, anggaran Kemhan tersebut juga nantinya bisa ikut mendorong pengembangan industri strategis nasional. “Kami meminta kepada mereka untuk betul-betul bisa menggunakan anggarannya,” tutur Sri Mulyani saat memaparkan Nota Keuangan 2021, akhir pekan lalu (14/8).
Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, Kemhan mengalokasikan anggaran Rp 6,11 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan persenjataan termasuk Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP). Kemhan juga siap melanjutkan program prioritas dan strategis untuk pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (MEF). Beberapa output yang ditargetkan sebesar Rp 9,3 triliun untuk pengadaan persenjataan.
