Jakarta, Teritorial.com – DPR sebagai pembentuk undang-undang diperingatkan untuk mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Peringatan itu disampaiakan oleh peneliti Pusat Studi Hukum Konsitutusi Universitas Islam Indonesia (PSHK UII), Retno Widiastuti. “Saya berharap (Pembuat undang-undang) tidak melakukan manuver-manuver yang mengingkarinya,” kata Retno keterangan tertulisnya, Jumat […]