Revisi UU KPK Berpotensi Peringkat Kemudahan Bisnis Indonesia Melorot
JAKARTA, Teritorial.com – Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartarti menilai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) berpotensi membuat peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia melorot. Enny menjelaskan revisi UU KPK akan memberi ruang permainan kekuasaan besar dalam ketidakpastian perizinan yang akan menghambat investasi untuk masuk ke Indonesia “Karena ada ruang permainan kekuasaan, […]