Jakarta, Teritorial.Com – Pengamat militer dari Lingkar Catra Komunika, Septiawan, menilai bahwa tidak ada yang salah bila Letjen TNI Doni Monardo yang saat ini menjabat Sekjen Wantannas diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Doni Monardo dapat diangkat sebagai Kepala BNPB tanpa perlu melepaskan jabatan militernya,” kata Septiawan, di Jakarta, Kamis.
Pernyataan Iwan, sapaan Septiawan itu menanggapi pandangan bahwa rencana pengangkatan Doni sebagai Kepala BNPB tidak tepat lantaran BNPB adalah institusi sipil.
Anggapan tersebut berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Aturan ini turunan dari UU Aparatur Sipil Negara. Pasal 157 PP ini mengatur prajurit TNI dan anggota Polri dapat mengisi Jabatan Pemimpin Tertinggi (JPT) setelah mengundurkan diri dari dinas aktif.
Namun, alumnus Universitas Pertahanan ini berpendapat bahwa dari peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara pasal 8 disebutkan bahwa jabatan ASN atau pegawai negeri sipil tertentu boleh diisi oleh prajurit TNI aktif.
Lembaga tersebut antara lain BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). “Apabila mengacu pada peraturan Menhan No 38 tahun 2016 seharusnya pengangkatan tersebut dapat dilakukan,” katanya.
Menurut dia, ada beberapa lembaga negara nonmiliter yang dapat dan bahkan lebih efektif apabila diisi prajurit TNI/Polri aktif karena berhubungan dengan koordinasi operasional dan menjaga hubungan sipil militer. “Salah satunya adalah BNPB. Jadi, tidak ada aturan yang dilanggar,” ujar Iwan.
Letjen Doni Monardo direncanakan dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Willem Rampangilei.
Namun dalam perjalanannya, Jokowi menunda seremoni penyematan jabatan baru kepada Doni yang juga mantan Danjen Kopassus dan Pangdam III/Siliwangi tersebut pada Rabu (2/1) lalu. Penundaan tersebut lantaran Jokowi harus melakukan kunjungan kerja ke Lampung.
