TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik sekaligus peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi perlu didukung oleh kekompakan dan sinergitas yang kuat di antara aparatur penegak hukum. Tanpa kerja bersama yang solid antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, agenda pemberantasan korupsi akan berjalan lambat dan tidak optimal.
Arfianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga soal membangun tata kelola penegakan hukum yang terkoordinasi, profesional, dan konsisten. Menurutnya, korupsi adalah kejahatan yang kompleks, melibatkan aliran dana, manipulasi administratif, penyalahgunaan wewenang, dan sering kali jejaring kekuasaan yang saling terhubung.
“Komitmen presiden harus diterjemahkan menjadi kerja kelembagaan yang konkret. Aparat penegak hukum tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergitas antarlembaga adalah syarat utama agar pemberantasan korupsi lebih cepat, efektif, dan memberikan efek jera,” ujar Arfianto.
Ia menjelaskan bahwa sinergitas aparatur penegak hukum penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat pertukaran informasi, memperkuat pembuktian perkara, serta memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Dalam banyak kasus korupsi, lemahnya koordinasi justru menjadi hambatan utama yang membuat proses penegakan hukum tidak maksimal.
Arfianto juga menilai bahwa sinergitas perlu dibangun melalui langkah-langkah konkret, antara lain penyamaan prosedur kerja, pembentukan tim gabungan untuk kasus strategis, pertukaran data yang aman, dan penguatan kapasitas bersama antar-lembaga. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu bekerja secara sistematis dan berkelanjutan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi akan menjadi ukuran penting bagi kredibilitas pemerintahan. Publik menaruh harapan besar agar komitmen Presiden Prabowo tidak berhenti pada pernyataan politik, melainkan diwujudkan dalam kerja nyata yang memperlihatkan keberanian negara menghadapi korupsi secara konsisten.
“Jika sinergitas ini dibangun dengan serius, maka pemberantasan korupsi tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara dan pemerintahan,” tambahnya.
Arfianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan yang tegas, koordinasi yang efektif, serta integritas seluruh aparatur penegak hukum. Dalam konteks itu, sinergitas antarlembaga bukan pilihan, melainkan keharusan.
