Jakarta, Teritorial.com – Lebih dari tiga minggu sejak pelantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, belum ada pengganti untuk jabatan KSAU. Pada 18 Desember, atau 10 hari setelah dilantik sebagai panglima, Hadi sempat berujar bahwa yang berpotensi menjadi KSAU adalah tentara yang sudah “bintang tiga”, namun hingga hari ini belum ada tanda-tanda pelantikan KSAU oleh Panglima TNI.
Menurut Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute Strategic and Security Studies (ISESS), lambannya penunjukan KSAU semata karena Mabes TNI berhati-hati dalam menelaah calon. Hadi, kata Khairul, masih melihat mana calon yang sesuai dengan kriterianya sendiri dan pertimbangan politis.
“Bisa jadi ada yang di posisi bintang 3 bukan orang yang cocok dengan kriteria yang diinginkan presiden. Mungkin saja juga berkaitan dengan karier, atau bisa saja Menyiapkan yang dari posisi bintang 2 ke bintang 3, kemudian menjadi KSAU,” kata Fahmi Rabu (3/1/2018).
Untuk saat ini, di kubuh TNI AS sendiri terdapat empat Pati bintang tiga Dua di antaranya punya relasi yang cukup dekat dengan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Marsekal Madya Bagus Puruhito, mantan ajudan SBY yang kini menjabat Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), serta Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja yang saat ini menjabat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, dulu pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer SBY pada 2011-2013.
“Aspek politis terkait pemilihan ini tentunya tidak bisa dikesampingkan, tetapi jangan jadi yang utama. Kalau memang dinilai mempunyai kemampuan kenapa tidak?” kata Fahmi.
Namun jika aspek politis tersebut menjadi pertimbangan, lantas bagaimana dengan, Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa “Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.” Ayat selanjutnya menyebut “Kepala Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.”
Dengan berpikir secara objektif maka pertimbangan yang lebih penting ketimbang soal kedekatan dengan tokoh manapun, yang nantinya menjabat sebagai KSAU adalah sosok prajurit yang mampu bersinerji dengan pemerintah khususnya dalam merealisasikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian KSAU juga harus mempertimbangkan kepada Aspek-aspek strategis lainnya seperti mendukung kebijakan pertahanan Kementerian Pertahanan baik dalam hal modernisasi alutsista maupun industri pertahanan.
Anggota Wakil Pertimbangan Presiden Sidarto pernah mengatakan bahwa pemilihan tentara AU sebagai Panglima TNI sudah tepat mengingat pentingnya pengamanan wilayah udara dalam visi poros maritim. Dengan demikian posisi KSAU juga tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan visi tersebut.
Selain dua nama di atas, ada lagi Wakil Kepala Staf TNI AU (Kasau) Yuyu Sutisna dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) M. Syaugi yang juga mungkin dipilih karena menyandang status tentara bintang 3. Dua nama calon ini bisa menjadi pilihan alternatif Panglima Hadi.
Sebelumnya anggota Komisi I DPR dari F-PDIP Charles Honoris dalam siaran pers kepada teritorial.com mengatakan “Panglima TNI Seharusnya sudah memilih KSAU baru untuk mengisi kekosongan. Agar roda organisasi AU bisa berjalan dengan maksimal,” kata Charles
Supiadin Aries, Anggota Komisi I Fraksi Nasdem sekaligus purnawirawan TNI dengan gelar terakhir Mayor Jenderal, mengatakan hal serupa. “Sebaiknya tidak terlalu lama,” katanya. “Karena kekosongan terlalu lama di Kepala Staf itu akan banyak mempengaruhi kebijakan strategis. Karena Wakasau tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis,” tambahnya.
Menanggapi kabar yang beredar mengenai lambannya Panglima TNI memilih KSAU, kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah beberpa hari yang di Mabes TNI menegaskan sejauh ini semunaya masih dalam proses, rekomendasi siapa yang akan menjadi kandidat KSAU sudah ada tinggal menunggu keputusan akhir.
Namun siapa nama yang akan keluar nantinya menjadi KSAU,Fadhillah masih enggan berkomentar. Ketika ditanya apakah faktor kedekatan dengan SBY juga jadi salah satu bahan pertimbangan, Kapuspen TNI hanya menjawab bahwa itu hanya “analisis media saja”, ujarnya. (SON)
