Jakarta, Teritorial.Com – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak pemerintah untuk menyediakan informasi publik yang benar, lengkap dan berkala menyangkut penyebaran dan risiko penularan virus corona atau Covid-19.
“Kesalahan premis dan kegagapan ini makin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang secara sengaja membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia,” demikian siaran pers KMS, seperti dikutip BBC Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil, yang merupakan gabungan LSM AJAR, KontraS, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, serta WALHI, menilai pemerintah Indonesia berulang kali menyerukan ancaman hoaks.
Namun, sayangnya kekhawatiran hoaks tidak disertai dengan upaya untuk membangun komunikasi dan informasi publik yang terpercaya dan komprehensif.
“Ini terlihat dari minimnya informasi mengenai dampak virus ini terhadap pasien dan lokasi-lokasi penularannya,” kata mereka dalam siaran persnya.
Kebijakan pemerintah Indonesia ini sangat bertolak belakang dengan praktik di negara lain yang sama-sama sedang menanggulangi COVID-19.
Mereka kemudian mencontohkan pemerintah Korea Selatan yang, secara berkala, menyiarkan bukan hanya kasus tetapi juga lokasi dari ditemukannya kasus.
“Informasi yang terang, disertasi dengan kepekaan untuk mencegah kepanikan dan stigma terbukti sangat bermanfaat untuk membangun kewaspadaan dan mekanisme kehati-hatian publik,” kata KMS.
“Ketertutupan informasi, justru akan memberikan sinyal dan arah yang keliru untuk publik, menurunkan kewaspadaan yang bisa berakibat pada perluasan penularan wabah,” paparnya.
“Dalam banyak pengalaman sejarah, informasi yang asimetris justru merupakan penyebab dari parahnya bencana,” tambah KMS.
Mereka kemudian mencontohkan pemerintah Korea Selatan yang, secara berkala, menyiarkan bukan hanya kasus tetapi juga lokasi dari ditemukannya kasus.
“Informasi yang terang, disertasi dengan kepekaan untuk mencegah kepanikan dan stigma terbukti sangat bermanfaat untuk membangun kewaspadaan dan mekanisme kehati-hatian publik,” kata KMS.
Merespons tuntutan tersebut,Presiden Jokowi mengatakan memilih tidak mengungkapkannya agar tidak meresahkan masyarakat.
“Sebetulnya kita inginnya menyampaikannya, tetapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh,” kata Jokowi.
Selain itu, menurut Jokowi, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda, termasuk soal keterbukaan informasi.
Lebih lanjut Jokowi berulangkali menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan wabah virus corona.
