Jakarta, Teritorial.com – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) tengah menggodok rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Terbaru, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro mengatakan, rencana revisi itu kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada 28 April 2023.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan bahwa draf revisi itu baru dibahas di internal Mabes TNI.
Artinya, rencana perubahan itu baru sebatas usulan yang belum disampaikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang nantinya akan diteruskan ke DPR.
“Paparan itu baru konsep internal, belum di-approved Panglima TNI,” kata Julius saat dihubungi, Selasa (9/5/2023) petang.
Pasal 3
Sebelumnya, Pasal 3 ayat 1 berbunyi, “pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden”.
Kemudian, diubah menjadi “TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden”.
Selanjutnya, Pasal 3 ayat 2 ditambahkan bahwa “dalam hal dukungan, anggaran TNI berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan”.
Pasal 7
Dalam Pasal 7 ayat 2 ditambahkan tugas pokok TNI juga melaksanakan diplomasi militer dan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
Tugas pokok TNI juga ditambahkan untuk mendukung pemerintah dalam upaya menanggulangi ancaman siber.
Pasal 9
Pasal 9 butir b sebelumnya berbunyi, “TNI AL bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.
Kemudian, diubah menjadi “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional”.
Pasal 10
Pasal 10 butir b sebelumnya berbunyi, “TNI AU bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.
Selanjutnya, diubah menjadi “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di ruang udara sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional”.
Pasal 13
Pasal 13 ayat 1 sebelumnya berbunyi, “TNI dipimpin oleh seorang Panglima”.
Kemudian, diubah menjadi, “TNI dipimpin oleh seorang Panglima berpangkat perwira tinggi bintang empat yang berada di bawah presiden”.
Pasal 13 ayat 3 juga diubah menjadi “Panglima dibantu oleh seorang wakil panglima berpangkat perwira tinggi bintang empat”.
Pasal 13 ayat 4 sebelumnya berbunyi “jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan”.
Selanjutnya, menjadi “jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan dan/atau wakil panglima”.
Pasal 15
Pasal 15 ayat 10 sebelumnya berbunyi “menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepenting operasi militer”.
Diubah menjadi, “menggunakan dan mengembalikan komponen cadangan setelah dimobilisasi dan demobilisasi bagi kepentingan operasi militer”.
Pasal 47
Dalam Pasal 47, prajurit TNI saat ini bisa menduduki jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
Dengan usulan perubahan UU, wewenang prajurit TNI aktif lebih luas dengan tambahan bisa menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengamanan Perbatasan, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden.
Pasal 53
Pasal 53 sebelumnya berbunyi, “prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usai paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama”.
Ditambah menjadi “dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun untuk prajurit yang memimiliki kemampuan, kompetensi dan keahlian khusus”.
Pasal 55
Pasal ayat 1 ditambah menjadi prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena “meninggal dunia biasa”.
Meninggal dunia biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan sedang menjalankan tugas atau bukan karena hubungan dengan pelaksanaan dinas.
Pasal 65
Pasal 65 ayat 2 sebelumnya berbunyi, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.
Diubah menjadi “Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana umum”.
Pasal 65 juga ditambah “Prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana militer dan tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer”.
Pasal 66
Pasal 66 ayat 1 sebelumnya berbunyi “TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.
Kemudian, diubah menjadi, “TNI dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.
Pasal 66 ayat 2 sebelumnya berbunyi “Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan”.
Diubah menjadi “Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan”.
Pasal 67
Pasal 67 sebelumnya menyebutkan bahwa pemenuhan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahan.
Namun, diubah menjadi, Panglima mengajukan kepada Menteri Keuangan.
