TERITORIAL.COM, JAKARTA — Dewan Pemilihan Nasional (CNE) Honduras akhirnya menetapkan Nasry “Tito” Asfura sebagai presiden terpilih pada Rabu malam (24/12).
Pengumuman resmi ini menyudahi ketidakpastian politik selama hampir satu bulan sejak pemungutan suara pada 30 November lalu, yang sempat terhambat oleh kegagalan sistem teknis dan penghitungan ulang yang kontroversial.
Berdasarkan hasil akhir, Asfura yang mengusung bendera Partai Nasional konservatif meraih 40,3% suara, sedangkan Salvador Nasralla dari Partai Liberal memperoleh 39,5% suara.
Penolakan Keras dari Pihak Oposisi
Namun demikian, atmosfer kemenangan ini berbenturan dengan kemarahan dari kubu lawan. Salvador Nasralla secara tegas menolak hasil tersebut dan menuding adanya manipulasi dalam proses penghitungan manual.
Dalam sebuah konferensi pers di ibu kota Tegucigalpa pada Selasa sore, Nasralla meluapkan kekecewaannya atas proses yang dianggap terburu-buru.
“Saya tidak akan menerima hasil yang didasarkan pada kelalaian. Demokrasi tidak berhenti karena kelelahan, juga bukan karena hari ini tanggal 24, ini adalah Natal tersedih bagi rakyat Honduras,” ujar Nasralla.
Kegagalan ini menandai upaya ketiga Nasralla yang tidak membuahkan hasil dalam perebutan kursi kepresidenan Honduras.
Selain itu, absennya salah satu komisioner CNE dalam pengumuman kemenangan tersebut semakin memperkuat klaim oposisi bahwa keputusan ini tidak memiliki legitimasi penuh.
Intervensi AS
Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat segera memberikan pengakuan resmi terhadap hasil pemilu tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan dukungan diplomatik Washington melalui pernyataan terbuka.
“Amerika Serikat mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Asfura dan berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahannya untuk memajukan kemakmuran serta keamanan di belahan bumi kita,” ungkap Rubio melalui platform X.
Dukungan ini mempertegas kedekatan Asfura dengan pemerintahan Donald Trump, yang sebelumnya sempat mengancam akan memotong bantuan jika kelompok konservatif kehilangan kekuasaan.
Keterlibatan AS, termasuk pengampunan kontroversial bagi mantan Presiden Juan Orlando Hernández, memicu perdebatan sengit mengenai kedaulatan politik di kawasan Amerika Tengah.
Transisi Kekuasaan
Oleh karena itu, fokus kini beralih pada proses transisi pemerintahan. Asfura dijadwalkan akan menjabat secara resmi pada 27 Januari untuk masa jabatan 2026-2030.
Sebagai presiden terpilih, ia menghadapi tugas berat untuk merangkul masyarakat yang terbelah akibat sengketa pemilu ini.
Pada akhirnya, meskipun komunitas internasional mulai memberikan pengakuan, stabilitas domestik Honduras masih berada di ujung tanduk.
Protes massa mulai bermunculan sebagai respons atas pidato Nasralla, sementara Asfura harus membuktikan janjinya untuk membawa perubahan ekonomi di tengah bayang-bayang tuduhan kecurangan elektoral yang serius.
