TERITORIAL.COM, JAKARTA – Keputusan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon memicu reaksi keras dari jajaran kabinet pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sejumlah menteri dilaporkan merasa kecewa dan marah karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Berdasarkan laporan media lokal, Netanyahu hanya menyampaikan informasi terkait kesepakatan gencatan senjata melalui sambungan telepon singkat kepada anggota kabinet keamanan pada Kamis (16/4/2026). Tidak seperti prosedur biasanya, tidak ada rapat resmi maupun pemungutan suara sebelum keputusan diumumkan.
Media Israel menyebut komunikasi tersebut berlangsung sangat singkat dan hanya berisi pemberitahuan bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku tengah malam atas dorongan Presiden Donald Trump. Dalam penjelasannya, Netanyahu juga menyampaikan bahwa pasukan Israel tetap akan bertahan di posisi masing-masing selama masa gencatan senjata berlangsung.
Ketidakterlibatan para menteri dalam proses tersebut memicu kemarahan, terutama karena keputusan penting seperti ini umumnya dibahas secara kolektif dalam forum kabinet keamanan.
Kritik dari Oposisi dan Kontroversi Keputusan
Selain dari internal kabinet, kritik juga datang dari pihak oposisi. Tokoh oposisi Yair Lapid menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai keputusan pemerintah kembali tidak sesuai dengan janji yang pernah disampaikan sebelumnya. “Ini bukan pertama kalinya janji pemerintahan ini gagal di kenyataan,” ujarnya melalui media sosial.
Kritik serupa juga dilontarkan oleh Avigdor Lieberman, yang menilai gencatan senjata tersebut justru merugikan masyarakat Israel, khususnya di wilayah utara. Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warga yang terdampak konflik.
Di sisi lain, laporan media menyebut bahwa Netanyahu tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada kabinet terkait detail kesepakatan tersebut, sehingga memicu kesalahpahaman dan ketegangan di dalam pemerintahan.
Peran AS dan Dampak Konflik yang Berkepanjangan
Pengumuman gencatan senjata disampaikan langsung oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis pagi waktu setempat. Ia menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah komunikasi dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Netanyahu.
“Saya baru saja melakukan percakapan yang luar biasa dengan Presiden Joseph Aoun yang sangat dihormati, dari Lebanon, dan Perdana Menteri Bibi Netanyahu, dari Israel. Kedua pemimpin ini telah sepakat bahwa untuk mencapai perdamaian antara negara mereka, mereka akan secara resmi memulai gencatan senjata selama 10 hari pada pukul 17.00 sore EST,” kata Trump.
Kesepakatan ini muncul setelah pertemuan langsung yang jarang terjadi antara perwakilan Israel dan Lebanon di Washington DC, yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Konflik antara kedua negara sendiri telah berlangsung sejak awal Maret 2026, ketika kelompok Hizbullah melancarkan serangan terhadap Israel. Sejak saat itu, serangan balasan dari pihak Israel menyebabkan ribuan korban jiwa dan memicu gelombang pengungsian besar di Lebanon.
Lebih dari dua ribu orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari satu juta warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Israel juga mengerahkan pasukan darat ke wilayah selatan Lebanon, memperparah eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Dengan latar belakang konflik yang masih memanas, gencatan senjata ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju stabilitas, meski di sisi lain masih menyisakan polemik politik di dalam negeri Israel.
