TERITORIAL.COM, JAKARTA – Ancaman tarif dagang diskriminatif dari Amerika Serikat yang sempat mewarnai era pemerintahan Donald Trump kini telah sirna, membawa angin segar bagi prospek perdagangan global.
Di tengah dinamika tersebut, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengeluarkan rekomendasi penting: Pemerintah Indonesia tidak perlu lagi meratifikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang sebelumnya telah disepakati kedua negara.
Saran ini muncul seiring dengan hilangnya dasar urgensi perjanjian tersebut setelah kebijakan proteksionis AS tidak lagi menjadi ancaman langsung.
Celios: ART Tak Relevan Lagi Pasca-Pembatalan Tarif Trump
Menurut para ekonom dari Celios, landasan utama pembentukan ART adalah sebagai respons mitigasi terhadap ancaman kebijakan tarif proteksionis yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump.
Tarif-tarif tersebut, seperti yang dikenal dalam Pasal 232 untuk baja dan aluminium, serta Pasal 301 yang menyasar berbagai komoditas, dirancang untuk menekan defisit perdagangan AS dan melindungi industri domestik mereka.
Fajar Trihadi, ekonom dari Celios, menjelaskan bahwa dengan bergantinya kepemimpinan di Gedung Putih dan pergeseran fokus kebijakan perdagangan AS, terutama di bawah administrasi Joe Biden yang cenderung lebih multilateralis, ancaman tarif diskriminatif tersebut kini telah mereda secara signifikan.
Kebijakan “America First” yang sangat protektif telah digantikan oleh pendekatan yang lebih mengedepankan kerja sama internasional dan penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi. Pergeseran ini secara otomatis menghilangkan premis di balik perlunya ART.
Konteks Perjanjian dan Implikasi Non-Ratifikasi
ART sejatinya merupakan instrumen yang dirancang untuk memberikan pengecualian atau perlakuan khusus bagi barang-barang Indonesia di pasar AS, sebagai imbalan atas komitmen tertentu dari pihak Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi ekspor Indonesia dari dampak buruk tarif-tarif tersebut. Namun, jika ancaman tarif itu sendiri sudah tidak ada, maka perjanjian yang bertujuan untuk melawannya menjadi usang.
Oleh karena itu, menurut Celios, meratifikasi ART saat ini menjadi tidak relevan bahkan berpotensi membebani Indonesia dengan komitmen-komitmen yang tidak lagi memiliki dasar urgensi. Tanpa adanya ancaman tarif yang signifikan, ratifikasi ART justru bisa membatasi ruang gerak Indonesia dalam negosiasi perdagangan di masa depan dan mengikat negara pada kesepakatan yang tidak lagi optimal sesuai kondisi terkini.
Baca juga: RI Siap Impor GPS Ayam Senilai Rp336 Miliar
Fleksibilitas Kebijakan Perdagangan Indonesia
Celios menekankan bahwa dengan tidak meratifikasi ART, pemerintah Indonesia dapat mempertahankan fleksibilitas kebijakan perdagangannya. Ini adalah langkah strategis yang memungkinkan Indonesia untuk lebih fokus pada perjanjian perdagangan yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks ekonomi global saat ini.
Indonesia dapat mengalokasikan sumber daya diplomatik dan negosiasinya untuk mencari peluang kerja sama yang lebih mutualistis dan memberikan keuntungan nyata tanpa harus terikat pada perjanjian yang lahir dari situasi darurat masa lalu.
Momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan mitra lain atau mengeksplorasi perjanjian baru yang lebih komprehensif dan prospektif, alih-alih meratifikasi perjanjian yang sudah kehilangan relevansinya.
Kesimpulan
Sikap Celios ini menegaskan pentingnya adaptasi strategi perdagangan luar negeri Indonesia terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global yang sangat cair.
Dengan membatalkan rencana ratifikasi ART, Indonesia tidak hanya menghindari komitmen yang tidak lagi relevan, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai negara yang cermat dan adaptif dalam mengambil keputusan strategis di kancah perdagangan internasional, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar mendukung kepentingan nasional jangka panjang.
