TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia belum mengambil langkah untuk keluar dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) meskipun muncul tekanan dari berbagai pihak di dalam negeri setelah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto disebut memilih bersikap hati-hati sebelum mengambil keputusan terkait keanggotaan Indonesia di forum tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menjelaskan bahwa pemerintah ingin terlebih dahulu memanfaatkan forum tersebut sebagai jalur diplomasi untuk mendorong perdamaian internasional. Menurutnya, forum itu masih dapat digunakan sebagai ruang dialog ketika tidak banyak platform global lain yang fokus pada pembahasan konflik yang sedang berlangsung.
“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” kata Nusron seusai pertemuan Prabowo dan ulama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Ia menilai bahwa BoP saat ini masih menjadi salah satu wadah strategis yang dapat dimanfaatkan untuk membicarakan upaya perdamaian, khususnya terkait konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Dalam pandangan pemerintah, keberadaan forum tersebut bisa menjadi sarana diplomasi bagi Indonesia untuk berperan dalam penyelesaian konflik global.
Nusron juga menyampaikan bahwa Presiden sempat mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat berkontribusi terhadap perdamaian dunia apabila negara ini tidak memiliki forum khusus untuk melakukan dialog atau perundingan internasional.
“Presiden mempertanyakan, kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BoP, terus kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” ucap Nusron.
“Karena itu, Indonesia dengan delapan negara bersepakat dalam rangka untuk itu,” imbuh dia.
Tekanan Publik Muncul Setelah Konflik Timur Tengah Memanas
Meskipun demikian, Nusron menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan kritik dan aspirasi masyarakat yang menilai Indonesia seharusnya keluar dari forum tersebut. Menurutnya, berbagai masukan yang muncul akan dipertimbangkan secara serius sambil melihat perkembangan situasi internasional.
“Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian. Bukan dengan jalan peperangan,” kata Nusron.
Dorongan agar Indonesia meninggalkan BoP muncul setelah serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Operasi militer tersebut dilaporkan menewaskan sejumlah tokoh penting Iran, termasuk pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei.
Sebagian pihak menilai bahwa serangan tersebut bertentangan dengan semangat perdamaian yang selama ini diklaim oleh forum BoP. Lembaga ini sendiri dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Forum BoP sebelumnya diperkenalkan sebagai alternatif bagi United Nations Security Council atau Dewan Keamanan PBB, yang dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan konflik global. Melalui forum tersebut, Trump mengusung gagasan untuk membangun stabilitas internasional serta membantu proses rekonstruksi di wilayah yang terdampak konflik, termasuk Gaza.
Namun, perkembangan terbaru di Timur Tengah membuat sebagian kalangan meragukan komitmen forum tersebut terhadap agenda perdamaian. Situasi ini mendorong munculnya perdebatan di dalam negeri mengenai apakah Indonesia sebaiknya tetap bertahan dalam forum tersebut atau mengambil langkah untuk mundur.
