TERITORIAL.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi I Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam meningkatkan perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, regulasi yang mengatur penggunaan platform digital oleh anak menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan generasi muda di era internet yang semakin luas.
Nurul menilai perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai potensi risiko bagi anak-anak. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya kehadiran negara untuk memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman bagi generasi muda.
“Ruang digital saat ini tidak lagi sekadar tempat mencari informasi atau hiburan. Di sana juga ada berbagai potensi ancaman bagi anak, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan digital. Negara harus hadir memberikan perlindungan,” ujar Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Regulasi untuk Penggunaan Internet yang Lebih Aman
Sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar, Nurul menyebut bahwa kebijakan pemerintah melalui regulasi perlindungan anak di ruang digital merupakan respons penting terhadap meningkatnya jumlah anak Indonesia yang aktif menggunakan internet.
Ia menjelaskan bahwa pengaturan batas usia dalam mengakses platform digital tertentu bukan dimaksudkan untuk melarang anak menggunakan teknologi. Sebaliknya, kebijakan tersebut bertujuan agar penggunaan teknologi dilakukan secara lebih aman sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.
“Ini bukan pelarangan anak menggunakan internet. Yang dilakukan pemerintah adalah menunda akses ke platform digital berisiko tinggi sampai usia yang lebih aman. Ini langkah perlindungan, bukan pembatasan kebebasan,” kata Nurul.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem digital yang lebih sehat bagi generasi muda. Dengan adanya pengaturan yang jelas, anak-anak tetap dapat memanfaatkan teknologi namun dengan perlindungan yang lebih kuat.
Platform Digital Juga Harus Bertanggung Jawab
Selain peran pemerintah dan orang tua, Nurul juga menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan teknologi dalam menjaga keamanan anak di internet. Selama ini, tanggung jawab pengawasan sering kali dibebankan sepenuhnya kepada orang tua, padahal platform digital memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman pengguna melalui algoritma dan desain sistem mereka.
“Orang tua sering kali berhadapan langsung dengan algoritma media sosial yang sangat kuat. Karena itu negara perlu memastikan platform digital juga memikul tanggung jawab dalam melindungi pengguna anak,” ujarnya.
Nurul menambahkan bahwa pengaturan usia minimal untuk mengakses platform digital telah mulai diterapkan di sejumlah negara. Ia menilai Indonesia kini mengambil langkah progresif melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan teknis pelaksanaannya.
Ia berharap implementasi kebijakan ini tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga diiringi dengan peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Edukasi kepada orang tua dan anak dinilai penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara sehat dan produktif.
“Perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan regulasi. Harus dibarengi literasi digital yang kuat agar anak-anak kita dapat memanfaatkan teknologi secara sehat dan produktif,” katanya.
Nurul menegaskan bahwa generasi muda tetap harus menjadi bagian dari perkembangan transformasi digital nasional, tetapi dalam lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab.
“Kita ingin anak-anak Indonesia tetap kreatif, inovatif, dan melek teknologi. Tetapi semua itu harus berada dalam ruang digital yang sehat dan melindungi masa depan mereka,” ujar Nurul Arifin.
