TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian anggaran untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang pada tahun ini memiliki alokasi dana sekitar Rp335 triliun. Opsi tersebut muncul sebagai langkah antisipasi apabila kenaikan harga minyak mentah global berdampak pada pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, serta lansia.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pemangkasan anggaran program tersebut. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya belum menerima arahan resmi dari pemerintah mengenai kemungkinan pengurangan anggaran.
“Sampai saat ini belum ada instruksi apa pun terkait dengan ini,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (8/3/2026).
Menurut Dadan, seluruh aktivitas operasional lembaganya masih berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa BGN akan mengikuti setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas fiskal negara.
“BGN akan laksanakan apa pun yang digariskan,” kata dia.
Risiko Defisit APBN Akibat Lonjakan Harga Minyak
Pertimbangan penghematan anggaran tersebut berkaitan dengan potensi lonjakan harga minyak dunia yang dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi atau stress test terhadap berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi kondisi APBN.
Dalam simulasi tersebut, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah dapat mencapai rata-rata 92 dolar AS per barel sepanjang tahun. Jika kondisi tersebut benar-benar terjadi, defisit APBN berpotensi meningkat hingga sekitar 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kita sudah exercise kalau harga minyak 92 dollar AS selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6 persen lebih tadi,” kata Purbaya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Angka tersebut melewati batas aman defisit anggaran yang selama ini dijaga pemerintah di bawah tiga persen terhadap PDB.
Efisiensi Anggaran Tidak Menyentuh Bantuan Makanan
Untuk mencegah defisit anggaran melebar, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi penyesuaian belanja negara. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi pada beberapa komponen pengeluaran program MBG.
“Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” ujar Purbaya.
Meski begitu, ia memastikan bahwa penghematan tidak akan mengurangi anggaran utama yang digunakan untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat program tersebut. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kualitas dan keberlanjutan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Menurut Purbaya, efisiensi lebih diarahkan pada pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan. Contohnya adalah belanja peralatan atau fasilitas operasional yang dinilai tidak terlalu mendukung program inti.
“Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap program peningkatan gizi masyarakat tetap dapat berjalan optimal tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap kondisi fiskal negara.
