TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah antisipasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah situasi konflik geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto meminta agar keselamatan jemaah Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait keberangkatan haji tahun depan.
Arahan tersebut disampaikan setelah Presiden menerima laporan dari jajaran Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengenai persiapan musim haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi kemungkinan dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
“Kebetulan saya dan Pak Menteri sempat berkonsultasi, minta arahan dari Presiden. Pesan Presiden satu, fokus beliau ingin memastikan keselamatan jamaah haji, itu yang paling penting. Jadi, siapkan berbagai skenario,” ujarnya, Selasa malam (10/3/2026).
Menurut Dahnil, langkah ini diambil sebagai bentuk kewaspadaan terhadap konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Skenario Disiapkan untuk Berbagai Kondisi
Pemerintah menyadari bahwa dinamika konflik di Timur Tengah dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Presiden Prabowo meminta agar seluruh kemungkinan kondisi dipertimbangkan dalam perencanaan penyelenggaraan haji.
Dahnil menjelaskan bahwa skenario yang disiapkan harus mencakup berbagai kemungkinan, baik jika konflik tetap berlangsung dengan intensitas yang sama maupun jika terjadi penurunan eskalasi.
Ia menyebutkan bahwa pemberangkatan jemaah haji Indonesia dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026. Dengan jadwal yang semakin dekat, pemerintah merasa perlu memastikan bahwa seluruh aspek keselamatan telah diperhitungkan secara matang.
“Petunjuk presiden adalah semua kondisi atau semua skenario harus dipersiapkan, orientasinya keselamatan jemaah yang utama. Jadi, kami akan membahas besok (hari ini) dengan DPR, juga berbagai skenario, apabila konflik menunjukkan tanda-tanda membahayakan jemaah haji kita dan kalau tidak membahayakan seperti apa,” tuturnya.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memastikan kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek penting.
Keputusan Akhir Akan Dilihat dari Kondisi
Dahnil menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai penyelenggaraan ibadah haji—termasuk kemungkinan tetap memberangkatkan jemaah atau menunda keberangkatan—akan ditentukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor.
Presiden Prabowo disebut akan melihat langsung perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan. Kementerian Haji dan Umrah akan memberikan berbagai masukan serta analisis terkait kondisi keamanan di kawasan.
“Keputusan penyelenggaraan haji seperti apa, apakah kita akan tetap memberangkatkan atau tidak, itu atas pertimbangan banyak hal, yang jelas nanti Presiden akan melihat kondisinya dan kami akan memberikan masukan pada Presiden, yang jelas demi keselamatan jamaah yang pertama dan yang utama,” bebernya.
Pemerintah berharap ketegangan di Timur Tengah dapat mereda dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Dengan kondisi yang lebih stabil, jemaah haji Indonesia diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
