TERITORIAL.COM, JAKARTA – Ketegangan antara negara-negara besar kembali terlihat dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas isu nuklir Iran. Pertemuan yang digelar pada Kamis (12/3) tersebut memperlihatkan perdebatan tajam antara Amerika Serikat bersama sekutunya dengan Rusia dan China.
Dalam sidang tersebut, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menuduh Rusia dan China berupaya menghalangi upaya pengawasan internasional terhadap program nuklir Iran. Menurutnya, kedua negara itu dianggap berusaha melindungi Iran dengan menghambat kinerja Komite 1737.
Komite 1737 sendiri merupakan badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan sanksi terhadap program nuklir Iran. Komite tersebut dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1737 yang disahkan pada 23 Desember 2006.
“Semua negara anggota PBB harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal, dan membekukan aset keuangan terkait,” kata Waltz.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan sanksi yang ingin diterapkan kembali bukanlah langkah sewenang-wenang, melainkan respons terhadap ancaman yang dinilai muncul dari program nuklir dan pengembangan senjata Iran.
“Ketentuan PBB yang akan diberlakukan kembali bukanlah hal yang sewenang-wenang, melainkan dirancang untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir, rudal, dan senjata konvensional Iran serta dukungan Iran yang berkelanjutan terhadap terorisme,” lanjut dia.
Perdebatan Sengit soal Program Nuklir Iran
Dalam rapat tersebut, Amerika Serikat juga menyoroti laporan terbaru dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Laporan itu menyebut Iran menjadi satu-satunya negara non-nuklir yang diketahui memperkaya uranium hingga tingkat 60 persen.
Tingkat pengayaan uranium tersebut cukup tinggi dan dinilai semakin mendekati ambang yang dibutuhkan untuk pengembangan senjata nuklir. Sebagai informasi, uranium yang diperkaya hingga sekitar 90 persen biasanya digunakan untuk membuat senjata nuklir.
Amerika Serikat juga mengkritik keputusan Iran yang menolak memberikan akses pengawasan kepada IAEA terhadap aktivitas pengayaan uranium tersebut.
Ketegangan mengenai program nuklir Iran sebenarnya sudah berlangsung lama, terutama setelah Washington keluar dari perjanjian nuklir internasional yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action pada 2018.
Sejak saat itu, hubungan antara Iran dan negara-negara Barat semakin memburuk, terutama terkait transparansi program nuklirnya.
Rusia dan China Bantah Tuduhan AS
Menanggapi tuduhan Amerika Serikat, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menyatakan bahwa Washington dan sekutunya justru memperbesar isu ancaman nuklir Iran tanpa bukti yang jelas.
Ia menilai tudingan tersebut merupakan upaya untuk membenarkan tindakan militer terhadap Iran.
“Hal ini dilakukan untuk melancarkan operasi militer lain terhadap Teheran dan untuk memastikan eskalasi besar-besaran situasi di Timur Tengah dan sekitarnya,” kata Nebenzya.
Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan Amerika Serikat.
Menurutnya, Washington justru memperburuk situasi dengan menggunakan pendekatan kekerasan saat proses negosiasi dengan Iran masih berlangsung.
Di sisi lain, perwakilan Iran di PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa program nuklir negaranya bertujuan untuk kepentingan damai dan bukan untuk pengembangan senjata.
Ia juga menolak berbagai tuduhan yang dianggap hanya digunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan sanksi internasional terhadap Iran.
