TERITORIAL.COM, JAKARTA – Kondisi demokrasi dan akses pendidikan di Indonesia kembali menjadi perhatian dalam sebuah forum diskusi yang digelar di Universitas Gadjah Mada pada Selasa, 19 Mei 2026. Sejumlah pembicara menilai ruang publik saat ini menghadapi tantangan besar akibat kuatnya pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam penyusunan berbagai kebijakan negara.
Pembahasan tersebut muncul dalam agenda Forum Kebijakan Kita Goes to Campus yang berlangsung di Ruang Seminar Timur FISIPOL UGM. Acara itu menghadirkan Founder Gunungkidul Menginspirasi Joko Susilo serta perwakilan Social Movement Institute, Achmad Fauzan Mahdi.
Forum tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran Kebijakan Kita chapter Jogja yang difokuskan untuk memperluas ruang diskusi publik di kalangan mahasiswa dan akademisi. Menurut penyelenggara, kampus masih memiliki posisi penting sebagai tempat bertukar gagasan dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kegiatan ini menjadi awal dari peresmian Kebijakan Kita chapter Jogja. Kolaborasi bersama kampus menjadi upaya kami untuk menghidupkan kembali ruang-ruang dialog kritis,” tutur Imam Gazi, Direktur Eksekutif Kebijakan Kita.
Pendidikan Disebut Tidak Lepas dari Kepentingan Politik
Dalam diskusi tersebut, Joko Susilo menilai dunia pendidikan saat ini tidak lagi berdiri sebagai ruang netral. Ia menyebut berbagai kebijakan pendidikan kini kerap dipengaruhi kepentingan ekonomi, kekuasaan, hingga arah pembangunan sosial yang sedang berjalan.
“Dunia pendidikan hari ini bukan arena bebas nilai, di sini semua saling bertarung antara nilai moral, kapital dan kekuasaan,” ujar Joko.
Menurutnya, pendidikan semestinya diposisikan sebagai kebutuhan publik yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa dibatasi kondisi ekonomi. Karena itu, negara dianggap memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka dan terjangkau.
“Semua hal yang berhubungan dengan pendidikan idealnya menjadi barang publik, dan harus disubsidi oleh negara, agar segala bentuk produksi pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang,” katanya.
Joko juga menyoroti pentingnya keterlibatan mahasiswa dan generasi muda dalam mengawal arah kebijakan publik. Ia menilai partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan agar ruang demokrasi tetap hidup di tengah meningkatnya tantangan terhadap kebebasan berekspresi dan kritik sosial.
Ruang Demonstrasi hingga Judicial Review Dinilai Penting
Selain membahas pendidikan, forum tersebut turut menyinggung berbagai jalur perjuangan sosial yang saat ini masih digunakan masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi. Joko Susilo menyebut setidaknya terdapat tiga jalur utama yang masih menjadi alat perjuangan publik di Indonesia.
Ketiga jalur itu meliputi diskusi dan pertarungan gagasan di ruang publik, pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, hingga aksi demonstrasi di lapangan. Namun menurutnya, berbagai jalur tersebut kini menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Ia menilai ruang demonstrasi publik semakin terbatas, sementara ruang diskusi kritis juga membutuhkan dukungan lebih besar agar tetap hidup di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.
Melalui kegiatan seperti Forum Kebijakan Kita Goes to Campus, penyelenggara berharap mahasiswa dapat kembali aktif terlibat dalam isu sosial dan kebijakan publik, sekaligus menjaga tradisi dialog kritis di lingkungan akademik.
