TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah kelompok petani kelapa sawit pada Jumat (29/5/2026) guna membahas penurunan harga tandan buah segar (TBS) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Para petani mengaku khawatir karena harga hasil panen mereka mengalami penurunan cukup tajam setelah muncul wacana penyaluran seluruh ekspor minyak sawit melalui badan usaha milik negara.
Dilansir Reuters, Jumat (29/5/2026), kebijakan terkait sentralisasi ekspor sawit disebut memicu ketidakpastian di lapangan. Kondisi tersebut membuat sejumlah tempat penampungan dan pengumpulan TBS menghentikan operasional sementara. Akibatnya, distribusi hasil panen petani terganggu dan harga jual di tingkat petani ikut merosot.
Kelompok petani menilai situasi itu berdampak langsung terhadap pendapatan mereka. Sebab, sebagian besar petani sawit bergantung pada penjualan TBS harian untuk memenuhi kebutuhan operasional kebun maupun kebutuhan rumah tangga.
Pemerintah Minta Daerah Awasi Harga Sawit
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah untuk ikut melakukan pengawasan terhadap harga pembelian tandan buah segar di wilayah masing-masing. Langkah itu dilakukan agar harga yang diterima petani tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan petani kecil.
“Kami meminta kepala daerah untuk secara aktif memantau harga pembelian tandan buah segar dan memastikan bahwa pabrik minyak kelapa sawit di wilayah mereka membeli tandan buah segar sesuai (dengan peraturan),” katanya.
Menurut Sudaryono, pemerintah juga memastikan aktivitas ekspor minyak sawit selama masa transisi kebijakan masih berjalan seperti biasa. Ia menegaskan perusahaan pengolahan sawit tetap dapat melakukan kegiatan ekspor tanpa hambatan sehingga distribusi produk tidak terganggu.
Selain itu, pemerintah menyampaikan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang nantinya akan menangani penyaluran seluruh ekspor minyak sawit nasional akan menjalankan sistem perdagangan dengan prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ia mengatakan selama masa transisi, bisnis ekspor akan berlanjut seperti biasa untuk perusahaan pengolahan, dan tidak akan terganggu.”
Pemerintah berharap komunikasi dengan petani dan pelaku industri terus berjalan agar kebijakan baru tersebut tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di sektor perkebunan sawit nasional. Pengawasan harga dan kelancaran distribusi juga menjadi fokus utama agar stabilitas industri tetap terjaga di tengah proses perubahan sistem ekspor.
