Laporan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden pada Senin (7/9/2026). Dalam pertemuan itu, BNPB menyampaikan sejumlah langkah percepatan pemulihan terhadap bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Empat bencana yang menjadi perhatian pemerintah meliputi erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK), gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera serta Kalimantan, serta pemulihan pascabencana gempa Aceh dan Sumatera.
Erupsi Anak Krakatau Masih Dipantau, OMC Disiapkan
Salah satu laporan yang disampaikan BNPB terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berada pada status Level III atau siaga.
BNPB telah mengirimkan tim pendahulu untuk melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi di lapangan. Berdasarkan laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), belum terdapat laporan korban jiwa akibat aktivitas vulkanik tersebut.
“Kami sudah melakukan video conference dengan Kepala BPBD. Semuanya melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara yang dilaporkan,” ujar Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Paparan abu vulkanik diketahui berdampak terhadap tiga wilayah, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Namun, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah yang menetapkan status tanggap darurat.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghalangi pemerintah pusat untuk tetap memberikan dukungan penanganan. BNPB juga terus berkoordinasi dengan BMKG serta mengikuti arahan Presiden.
Untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik, BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Hybrid. Operasi ini dilakukan dengan dua metode, yakni penyemaian hujan ketika terdapat awan yang memungkinkan, serta penyebaran water mist saat kondisi tidak mendukung pembentukan hujan.
Gempa NTT dan Karhutla Jadi Prioritas Penanganan
Selain erupsi GAK, BNPB juga melaporkan perkembangan penanganan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur.
Hingga Senin (7/9/2026), tercatat sebanyak 13.156 kali gempa susulan terjadi. Meski demikian, distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak terus berjalan.
BNPB mencatat sebanyak 2.142 ton bantuan logistik telah disalurkan dengan tingkat distribusi mencapai 98,39 persen. Dalam proses pengiriman bantuan, sebanyak 115 sorti penerbangan dan dua kapal turut dikerahkan.
Pemulihan sejumlah layanan dasar juga disebut berjalan cepat. Jaringan listrik dan komunikasi telah kembali normal, seluruh 56 SPBU di Pulau Flores telah beroperasi, serta rumah sakit lapangan telah didirikan.
BNPB kini memfokuskan penanganan pada pendataan kerusakan rumah warga. Pemerintah memberikan bantuan stimulan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari Rp15 juta untuk rumah rusak ringan hingga Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Sementara rumah dengan kerusakan berat akan mendapatkan hunian sementara sebelum pembangunan rumah baru.
Untuk kebakaran hutan dan lahan, BNPB mencatat luas area terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare hingga 6 September 2026.
Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total luas tersebut, sekitar 939,45 hektare masih dalam proses pemadaman.
Operasi penanganan melibatkan lebih dari 43 ribu personel gabungan dari berbagai unsur, termasuk BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, hingga relawan.
Selain dukungan personel darat, pemerintah juga mengerahkan 55 armada udara yang terdiri dari helikopter patroli, pesawat Operasi Modifikasi Cuaca, serta helikopter water bombing.
Pemulihan Pascabencana Aceh dan Sumatera Berlanjut
Dalam laporan terakhir, BNPB juga menyampaikan perkembangan pemulihan pascabencana gempa Aceh dan Sumatera yang terjadi sebelumnya.
Hingga 6 September 2026, penyaluran bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat telah mencapai Rp703,017 miliar.
Rinciannya, Aceh menerima sekitar Rp621,21 miliar, Sumatera Utara Rp62,03 miliar, dan Sumatera Barat Rp19,77 miliar.
BNPB menyebut realisasi belanja masyarakat dari bantuan tersebut telah mencapai Rp505,61 miliar. Perbaikan rumah juga menunjukkan perkembangan di sejumlah daerah, seperti Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, Kota Binjai, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan Agam.
Pemerintah memastikan penanganan bencana akan terus dilakukan dengan mengutamakan percepatan pemulihan, distribusi bantuan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
