Jakarta, TERITORIAL.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan dalam pembenahan institusi Polri. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXX Tahun 2026 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gajah Mada tersebut dihadiri Gubernur Lemhannas RI Tb. Ace Hasan Syadzily beserta personel Lemhannas dan peserta pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Suyudi memaparkan sejumlah agenda transformasi kepolisian. Pembahasannya mencakup pembenahan organisasi, penguatan penegakan hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Ia menilai perubahan institusi tidak cukup dilakukan melalui penataan struktur organisasi. Pembenahan juga harus menyentuh pola kerja, perilaku, dan integritas setiap anggota kepolisian.
Kapolri Tekankan Integritas dan Penegakan Disiplin
Suyudi menegaskan bahwa kemampuan dan kecerdasan personel harus diimbangi dengan kejujuran serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Kita tidak hanya butuh orang pintar. Kita butuh orang yang punya integritas,” kata Suyudi dalam pembekalan tersebut.
Menurutnya, pimpinan kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anggota bekerja sesuai aturan. Setiap pelanggaran tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Karena itu, penegakan disiplin dan pemberian sanksi terhadap anggota yang melakukan penyimpangan harus menjadi bagian dari proses pembenahan Polri.
Pelayanan Humanis Jadi Kunci Kepercayaan Masyarakat
Selain integritas, Kapolri juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Personel Polri diminta menghindari tindakan kasar, intimidasi, maupun perilaku yang dapat merugikan masyarakat. Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan hak tersangka, saksi, dan korban.
Perlindungan data pribadi juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum.
Suyudi menilai keberhasilan kepolisian tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya pelaku yang ditangkap atau operasi yang dilakukan. Kualitas pelayanan, kepastian hukum, serta rasa aman yang dirasakan masyarakat juga menjadi ukuran penting.
Ia turut mengingatkan jajarannya agar terbuka terhadap kritik dan masukan publik, baik melalui media sosial maupun saluran pengaduan resmi.
Kapolri Ingin Struktur Mabes Polri Lebih Ramping
Dalam pembenahan organisasi, Suyudi mendorong penguatan personel kepolisian di tingkat kewilayahan. Menurutnya, Polsek memiliki posisi penting karena menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menginginkan struktur Markas Besar (Mabes) Polri lebih ramping, sementara kapasitas Polda, Polres, dan Polsek diperkuat sesuai kebutuhan di lapangan.
“Mabes itu harus ramping, Polda harus kuat, Polres harus besar, Polsek harus tangguh,” tegasnya.
Penataan tersebut perlu disertai evaluasi terhadap jumlah personel dan pembagian tanggung jawab. Dengan begitu, anggota kepolisian dapat bekerja lebih fokus tanpa dibebani rangkap tugas yang berlebihan.
Penguatan organisasi hingga tingkat bawah diharapkan dapat membuat pelayanan kepolisian lebih efektif dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung.
Kejahatan Digital Harus Ditangani hingga Aset Pelaku
Perkembangan kejahatan digital dan tindak pidana lintas negara juga menjadi perhatian dalam paparan Kapolri.
Suyudi menjelaskan bahwa penanganan kejahatan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku. Aparat juga perlu mengungkap jaringan yang terlibat serta menelusuri aliran dana dan aset yang berasal dari tindak pidana.
Salah satu contohnya adalah penipuan daring yang dapat melibatkan banyak rekening, aset digital, hingga pemindahan uang ke luar negeri untuk menyamarkan hasil kejahatan.
Menurutnya, pelacakan aset penting dilakukan agar pelaku tidak memiliki sumber daya untuk kembali menjalankan aktivitas ilegal atau membangun jaringan kejahatan baru.
“Jangan kita cuma sekadar menangkap, tapi tidak kita tracing asetnya. Karena kalau kita tidak miskinkan, dia akan terus bekerja terus, dia mengembangkan jaringannya,” ungkap Suyudi.
Untuk menghadapi modus kejahatan yang semakin kompleks, Polri perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga. Kerja sama tersebut mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, penyedia layanan telekomunikasi, platform digital, serta kementerian dan lembaga terkait.
Lemhannas Perkuat Pembekalan Calon Pemimpin Nasional
Pembekalan Kapolri merupakan bagian dari kegiatan pendidikan Lemhannas untuk memperluas wawasan peserta P4N Angkatan LXX Tahun 2026 mengenai persoalan strategis nasional.
Gubernur Lemhannas RI Tb. Ace Hasan Syadzily memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengkajian strategis guna mempersiapkan calon pemimpin nasional yang mampu memahami berbagai tantangan bangsa.
Dalam pendidikan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai ketahanan nasional, kepemimpinan, dinamika politik, keamanan, hingga perkembangan lingkungan strategis.
Kehadiran Kapolri memberikan gambaran langsung mengenai tantangan yang dihadapi institusi kepolisian, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik, dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks.
Melalui pembekalan ini, peserta diharapkan memahami pentingnya kepemimpinan yang berintegritas serta koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Transformasi Polri tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, budaya kerja, dan kemampuan institusi dalam memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.
